Arab Saudi Tinggalkan Pakta Pertahanan AS karena Kebuntuan Status Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi telah “menghentikan upayanya” untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel dan kini tengah mencari perjanjian yang “lebih sederhana”, Reuters mengutip pernyataan dua pejabat Saudi dan empat pejabat Barat pada 29 November. 

Sumber tersebut mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah menegaskan kembali syarat bahwa normalisasi dengan Israel harus bergantung pada komitmen Tel Aviv untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002. 

Sumber-sumber yang dikutip di media-media Barat mengungkapkan bahwa Riyadh kini tengah mencari kesepakatan yang 'lebih sederhana' yang mengabaikan normalisasi dengan Israel.

“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi sebagai tonggak sejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab,” sumber tersebut menambahkan. 

Namun Perdana Menteri Israel tahu bahwa langkah apa pun menuju solusi dua negara akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka. 

Akibat posisi Arab Saudi dan Israel, “Riyadh dan Washington berharap pakta pertahanan yang lebih sederhana dapat dicapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari,” menurut sumber-sumber Saudi dan Barat. 

Awal tahun ini, sejumlah laporan menyebutkan Arab Saudi tengah mengupayakan pakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan AS yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apa pun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina – sesuatu yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. 

Namun, The Guardian melaporkan pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut mulai mendorong pakta pertahanan yang “lebih sederhana” dengan AS yang mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka. 

Laporan Reuters muncul dua hari setelah gencatan senjata yang rapuh dan tidak pasti antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku di Lebanon. 

Presiden AS Joe Biden mengatakan minggu ini bahwa gencatan senjata di Lebanon membawa Washington lebih dekat ke visinya untuk Asia Barat yang “lebih terintegrasi”, mengacu pada normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. 

"Saya memuji keputusan berani yang diambil oleh para pemimpin Lebanon dan Israel untuk mengakhiri kekerasan. Keputusan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian itu mungkin," imbuh presiden. 

Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata Lebanon dalam dua hari terakhir dengan melakukan pengeboman, serangan artileri, dan upaya untuk masuk lebih dalam ke wilayah Lebanon. 

Presiden AS melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington tetap siap menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Arab Saudi yang akan mencakup “jalur yang kredibel untuk mendirikan negara Palestina.”

SUMBER: THE CRADLE