TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengakui bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Jalur Gaza, dilansir Al Jazeera.

Yaalon, yang merupakan mantan kepala staf angkatan darat, mengatakan kepada media Israel bahwa kelompok garis keras di kabinet sayap kanan PM Israel Benjamin Netanyahu ingin mengusir warga Palestina dari Gaza utara dan membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

"Saya terpaksa memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kita," kata Yaalon kepada penyiar publik Kan pada hari Minggu (1/12/2024).

"Pada akhirnya, kejahatan perang sedang dilakukan."

Dalam wawancara dengan saluran swasta DemocratTV, Yaalon mengatakan:

“Jalan yang kita lalui adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis.”

Ketika ditanya tentang “pembersihan etnis”, ia menjawab:

"Apa yang terjadi di sana? Tidak ada lagi Beit Lahiya, tidak ada lagi Beit Hanoon, tentara melakukan intervensi di Jabalia, dan pada kenyataannya, tanah itu dibersihkan dari orang Arab."

Yaalon menjabat sebagai menteri pertahanan Israel di bawah Netanyahu dari tahun 2013 hingga 2016.

Ia telah menjadi kritikus keras terhadap perdana menteri tersebut, sejak saat itu.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menuduhnya menyebarkan "fitnah", sementara Menteri Luar Negeri Gideon Saar, kepala partai sayap kanan kecil, mengatakan bahwa tuduhan Yaalon tidak berdasar.

Baca juga: Israel Berharap Rezim Suriah Melemah, Tak Ingin Rezim Suriah Runtuh, Suriah Lemah Tel Aviv Girang

Pembersihan Etnis

Palestina telah lama menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Gaza selama konflik yang berlangsung.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, sejarawan Palestina-Amerika Rashid Khalidi, profesor emeritus Edward Said untuk studi Arab modern di Universitas Columbia, mengatakan bahwa genosida yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023 lebih buruk daripada fase mana pun dalam sejarah Palestina.

Dalam beberapa minggu terakhir, militer Israel telah mengintensifkan serangan di Gaza utara, memaksa warga sipil meninggalkan daerah tersebut.