Ben Gvir Sebut Kudeta Israel Setelah Ada Penangkapan Seorang Petugas Penjara dan Dua Polisi Israel
Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran kanan, Itamar Ben Gvir, pada hari Senin mengecam “kudeta” yang bertujuan merugikan dirinya,
Editor: Muhammad Barir
Ben Gvir Sebut 'Kudeta' Israel Setelah Ada Penangkapan Seorang Petugas Penjara Israel dan 2 Polisi
TRIBUNNEWS.COM- Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran kanan, Itamar Ben Gvir, pada hari Senin mengecam “kudeta” yang bertujuan merugikan dirinya, setelah penangkapan seorang pejabat tinggi layanan penjara dan dua petugas polisi.
Itamar Ben Gvir mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi: “Ini adalah kudeta (...) keputusan politik,” setelah media Israel melaporkan penangkapan tiga orang yang digambarkan dekat dengan menteri dan dicurigai terlibat dalam korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Polisi tidak memberikan komentar apa pun mengenai kasus ini.
Ben Gvir mengatakan bahwa penangkapan tersebut adalah “upaya untuk menjatuhkan saya, pemerintah, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.”
Dia melanjutkan, "Keputusan untuk menyelidiki dua petugas polisi dan seorang pejabat tinggi di layanan penjara yang jelas-jelas menerapkan kebijakan saya... adalah keputusan politik dengan motif pribadi."
Baca juga: Moshe Yaalon, Mantan Menteri Pertahanan Israel Mengatakan Bahwa Israel Melakukan Kejahatan Perang
Pekan lalu, menteri tersebut menyatakan dukungan “penuh” terhadap empat orang yang bekerja di kantornya yang, menurut pers Israel, diinterogasi oleh polisi sebagai bagian dari penyelidikan terhadap izin kepemilikan senjata yang dikeluarkan karena melanggar standar hukum yang ditetapkan.
Dalam pidatonya, Ben Gvir menyerang Jaksa Negara Gali Beharav-Mayara, yang juga merupakan penasihat hukum pemerintah.
Bhairav-Mayara diangkat ke posisi tersebut pada tahun 2022, dan dia telah berulang kali memicu kemarahan sejumlah menteri di pemerintahan saat ini.
Ben Gvir berkata: “Agar pemerintah sayap kanan dapat bekerja tanpa penasihat hukum yang menghalanginya, kita harus menghentikan kampanye gila dan kudeta hukumnya.”
Pada bulan Maret 2023, Baharav-Meara menyimpulkan bahwa campur tangan Netanyahu dalam proyek reformasi peradilan yang memecah belah negara pada saat itu adalah “ilegal.” Mengingat persidangannya yang sedang berlangsung atas tuduhan korupsi.
Ben Gvir meminta Netanyahu untuk mempertimbangkan bersama pemerintah dalam sesi berikutnya (Minggu) tentang cara mengakhiri masa jabatan Baharav-Meara.
SUMBER: ASHARQ AL-AWSAT