Kemudian pekan ini, oposisi mengusulkan RUU pemotongan anggaran pemerintah secara besar-besaran dan tidak dapat diveto.

Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi—termasuk kepala badan audit pemerintah—karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

Pada Selasa (03/12), Presiden Yoon menyampaikan dalam pidato nasional bahwa ia berusaha menyelamatkan Korea Selatan dari "kekuatan anti-negara".

Yoon bahkan menyebut kubu oposisi sebagai simpatisan Korea Utara, tanpa memberikan bukti.

Bagaimana reaksi warga sipil?

Sejumlah warga Korea Selatan merasa cemas ketika mendengar bahwa Presiden Yoon mengumumkan darurat militer.

Seorang warga Seoul bernama Ra Ji-soo melaporkan mendengar helikopter di dekat rumahnya pada Selasa (03/12) malam.

Dia mengatakan kepada BBC bahwa rasanya seperti "kudeta di Myanmar sedang terjadi di Korea. Saya khawatir."

Dia juga mengatakan seorang teman di kepolisian telah menerima perintah mobilisasi darurat dan bergegas ke kantor polisi.

Tayangan televisi menunjukkan polisi dalam jumlah besar dikerahkan di luargedung parlemen di Distrik Yeongdeungpo di Seoul. Bentrokan sempat terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di luar gedung tersebut

Seorang perempuan Korea Selatan, yang tidak mau identitasnya diungkap karena faktor keamanan, mengatakan bahwa dia merasa Presiden Yoon "berusaha membatasi kebebasan dan hak setiap orang untuk mengungkapkan kekhawatiran dan penilaian mereka terhadap pemerintah".

"Saya sangat takut Korea Selatan akan berubah menjadi Korea Utara lainnya," tambahnya.

Warga Seoul lainnya, Kim Mi-rim, mengatakan kepada BBC bahwa dia buru-buru mengemas perlengkapan darurat karena khawatir situasinya akan memburuk. Dia mengingat darurat militer puluhan tahun lalu yang menyebabkan sejumlah orang ditangkap dan dipenjara.

Kelegaan mengemuka beberapa jam kemudian setelah dekrit darurat militer dicabut.