Presiden Korsel Mulai Ditinggalkan Orang Dekatnya di Kabinet Buntut Pemberlakuan Darurat Militer
Anggota kabinet pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kontroversi pemberlakuan darurat militer di negara itu.
Editor: Hasanudin Aco
Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja.
KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.
“Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagiamana dilaporkan Kantor berita Korea Selatan, Yonhap.
KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri.
“Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat,” tambah serikat pekerja tersebut.
KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik.
Desakan dari oposisi
Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan.
Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya.
Ia pun menyerukan agar presiden Korea Selatan segera mundur.
Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak.
Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu.
Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur.
“Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur," kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.
Ancaman pemakzulan
