Takut Dimakzulkan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, 6 Jam Kemudian Dibatalkan
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer. Tapi, langsung mencabutnya karena mendapat penolakan dari Majelis Nasional.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam, buntut isu pemakzulan terhadap dirinya.
Ia menuduh oposisi melakukan "kegiatan anti-negara yang merencanakan pemberontakan."
"Darurat militer ditujukan untuk memberantas pro-Korea Utara dan melindungi tatanan kebebasan konstitusional," ungkapnya, Selasa, dalam pidato yang disiarkan di televisi, dilansir Yonhap.
Pengumuman ini disampaikan Yoon setelah Partai Demokrat, partai oposisi, mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke komite anggaran parlemen, serta mengajukan mosi pemakzulan.
Namun, usulan Yoon itu mendapat penolakan dari mayoritas Majelis Nasional pada Rabu (4/12/2024).
Anggota parlemen memberikan suara mereka untuk menuntut Yoon mencabut darurat militer.
Baca juga: Presiden Korea Selatan Akan Cabut Status Darurat Militer, Semua Pasukan Telah Ditarik
Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut apabila mayoritas parlemen menghendakinya.
Tak lama setelah penolakan dari Majelis Nasional, Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer, Rabu pagi, enam jam setelah pernyataannya sebelumnya.
Yoon berdalih, keputusannya mengumumkan darurat militer karena ingin menyelamatkan negara dari pihak-pihak komunis.
"(Selasa) pukul 11 malam tadi, saya nyatakan darurat militer dengan tekad bulat untuk menyelamatkan bangsa dari kekuatan anti-negara yang berupaya melumpuhkan fungsi penting bangsa dan tatanan konstitusional demokrasi," urai dia.
Namun, lanjut Yoon, karena ada desakan dari Majelis Nasional, ia pun mematuhi mencabut darurat militer.
Ia juga mengaku sudah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer, kembali ke pangkalan masing-masing.
Meski demikian, Yoon menyindir Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan-kegiatan "menjijikkan" yang menurutnya melumpuhkan fungsi-fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Pasca-pencabutan darurat militer, kritik terhadap Yoon dari anggota oposisi meningkat.
Beberapa bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon dari kursi presiden.
Ketua Fraksi Partai Membangun Kembali Korea, Hwang Un Ha, mengemukakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam mobilisasi personel militer menyusul deklarasi darurat militer yang langka.
Sebagai informasi, pengumuman darurat militer oleh Yoon diketahui menimbulkan keterkejutan bagi warga Korea Selatan.
Aksi unjuk rasa berlangsung pasca Yoon mengumumkan darurat militer.
Diketahui, elektabilitas Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan belakangan anjlok.
Sejumlah pihak mendorong pemakzulan terhadap Yoon buntut ketidakpuasan publik karena muak menghadapi sikap sang Presiden.
Mosi pemakzulan itu diajukan sebab istri Yoon, Kim Keon Hee, kerap ikut campur masalah pemerintahan.
Selain itu, Yoon juga dinilai lepas tangan atas tragedi Itaewon pada Oktober 2022, yang menewaskan lebih dari 150 orang.
Puncaknya, publik kesal kepada Yoon. Lantaran, Yoon diketahui tertangkap basah bermain golf ketika ketegangan antara Korea Selatan-Korea Utara meningkat.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)