TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Krisis politik di Korea Selatan terus berlanjut. Partai oposisi utama, yakni Partai Demokrat Korea, bersama dengan lima partai oposisi kecil lainnya, mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

Pemakzulan akan mereka sampaikan pada sesi pleno Majelis Nasional yang dimulai sekitar pukul 12:50 pada hari ini, Kamis, 5 Desember 2024.

Langkah tersebut mereka lakukan setelah pihak oposisi bersama-sama mengajukan mosi tersebut, menyusul keputusan Majelis Nasional sekitar pukul 01.00 pada hari Rabu kemarin untuk meloloskan mosi yang membatalkan deklarasi darurat militer Yoon melalui pemungutan suara dengan suara bulat oleh 190 anggota dari 300 anggota Majelis yang hadir di lokasi tersebut. .

Partai Demokrat mengatakan pihaknya bertujuan agar RUU pemakzulan disahkan antara Jumat dan Sabtu.

RUU pemakzulan harus dilakukan pemungutan suara dalam waktu 72 jam setelah diajukan ke rapat pleno.

Mosi pemakzulan tersebut ditandatangani oleh 191 anggota parlemen oposisi dan tidak ada anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang ikut serta. Partai yang berkuasa juga memboikot rapat pleno hari Kamis.

Saat ini Presiden Yoon Suk Yeol bakal menghadapi isolasi politik yang semakin mendalam di tengah meningkatnya ancaman pemakzulan.

Sebelumnya, semua pembantu senior, anggota Kabinet sudah menawarkan pengunduran diri dan Menteri Pertahanan meminta maaf, mengatakan akan mengambil tanggung jawab penuh

Korea Selatan dilanda kekacauan yang tak terduga setelah deklarasi darurat militer yang tiba-tiba oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa malam mendorong oposisi utama untuk mendorong pemakzulan segera dan partai yang berkuasa mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan pemimpin yang diperangi tersebut.

Meskipun Yoon telah mundur lebih awal dari yang diharapkan, kerusakan dari kekacauan enam jam telah terjadi.

Video pasukan darurat militer menerobos dan memasuki Majelis Nasional, yang merupakan simbol demokrasi di sini, sambil membawa senjata ketika para pembantu parlemen melawan dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran, menimbulkan gelombang kejutan di seluruh negeri.

Pihak oposisi mengatakan bahwa memakzulkan Yoon kini merupakan suatu keharusan.

Partai Demokrat Korea dan lima partai oposisi lainnya pada Rabu sore mengajukan rancangan undang-undang untuk memakzulkan presiden dengan tujuan agar rancangan undang-undang tersebut disahkan antara hari Jumat dan Sabtu.

Baca juga: Pekerja Hyundai Gelar Mogok Kerja Tuntut Pemakzulan Presiden Yoon