HTS Minta Faksi-Faksi Palestina di Suriah 'Lucuti' Senjata Sendiri, Aksi Melawan Israel Dilarang
Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dilaporkan meminta faksi-faksi perjuangan Palestina di Suriah untuk menanggalkan atau melepaskan senjata mereka.
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dilaporkan meminta faksi-faksi perjuangan Palestina di Suriah untuk menanggalkan atau melepaskan senjata mereka.
Pejabat HTS menyebut faksi-faksi itu tak akan lagi diizinkan memiliki senjata apa pun, kamp pelatihan, ataupun markas militer.
Menurut laporan Ibrahim Amin, wartawan Al-Akhbar, faksi-faksi Palestina harus membubarkan organisasi militer mereka sesegera mungkin.
Itu sebagai balasan atas upaya di bidang politik dan amal yang dilakukan rezim baru Suriah.
Sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Populer untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum (PFLP-GC), Saiqa, dan Jihad Islam Palestina memiliki pejabat yang berada di Suriah. Mereka bertindak sebagai tamu pemerintah Suriah selama puluhan tahun.
Kepada Erem News, narasumber dari PFLP-GC berkata bahwa faksi-faksi itu diberi tahu tentang keputusan dalam rapat yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa di kamp pengungsian Palestina di Kota Damaskus.
Sharaa yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani adalah pemimpin HTS yang baru saja menumbangkan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah.
Dikutip dari The Cradle, banyak warga Palestina yang mengungsi ke Suriah saat peristiwa Nakba tahun 1948.
Pada saat itu milisi Zionis mengusir sekitar 750 ribu warga Palestina dari wilayah yang nantinya menjadi negara Israel.
Di Suriah, banyak pengungsi Palestina yang tinggal di Kamp Yarmouk di pinggiran selatan Damaskus. Kamp itu menjadi pusat diaspora warga Palestina.
Faksi-faksi Palestina itu membentuk kelompok perlawanan bersenjata yang menyediakan personel untuk Tentara Pembebasan Palestina (PLA). Kelompok tersebut menjadi penyokong Angkatan Darat Suriah.
Amin menyebut faksi-faksi Palestina kini dilarang menggunakan Suriah sebagai markas untuk aktivitas apa pun yang melawan Israel.
Menurut dia, pemerintahan baru Suriah tidak berujar tentang upaya membangun hubungan dengan Israel.
Meski demikian, perwakilan pemerintah menyinggung upaya untuk mencegah perlawanan apa pun terhadap Israel dari wilayah Suriah.
Baca juga: AS Bareng Negara Arab dan PBB Sudah Komunikasi dengan HTS, Bahas Pemerintahan Transisi Suriah
