TRIBUNNEWS.COM - Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyerukan “keadilan dan akuntabilitas” di negara tersebut, alih-alih tindakan “balas dendam”.

Pernyataan Geir Pedersen ini menyusul penggulingan Bashar al-Assad dari jabatan Presiden Suriah.

“Dan kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel,” kata Pedersen di Damaskus, Minggu (15/12/2024), dilansir Al Jazeera.

Ia juga mendesak peningkatan bantuan segera ke negara yang dilanda perang tersebut.

“Suriah telah mengalami krisis kemanusiaan yang sangat besar,” kata Pedersen.

“Kita perlu memastikan bahwa Suriah menerima bantuan kemanusiaan yang lebih banyak dan segera," tegasnya.

Serukan Pencabutan Sanksi

Di sisi lain, Geir Pedersen menyerukan agar sanksi Barat segera diakhiri setelah Presiden Bashar Assad digulingkan.

Pemerintah Suriah telah berada di bawah sanksi ketat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai akibat dari tanggapan brutal Assad terhadap apa yang dimulai sebagai protes antipemerintah yang damai pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi perang saudara.

Diberitakan Arab News, konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi negara itu yang berjumlah 23 juta jiwa mengungsi.

Pembangunan kembali sebagian besar terhambat oleh sanksi yang bertujuan untuk mencegah pembangunan kembali infrastruktur dan properti yang rusak di wilayah yang dikuasai pemerintah tanpa adanya solusi politik.

Baca juga: Cerita WNI Bekerja di Rumah Panglima Perang Suriah Saat Konflik Meletus, Ungkap Majikan Jadi Target

"Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah," kata Geir Pedersen kepada wartawan selama kunjungan ke Damaskus, Minggu.

Pedersen datang ke ibu kota Suriah untuk bertemu dengan para pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, yang juga dapat mempersulit upaya rekonstruksi.

Namun, para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

Pemerintah sementara akan memerintah hingga Maret, tetapi belum menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh pemerintahan permanen baru untuk menggantikannya.

“Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” kata Pedersen.

“Proses itu jelas perlu dipimpin oleh warga Suriah sendiri," sambungnya.

Perkembangan Terkini Konflik Suriah

Siswa kembali ke ruang kelas di Suriah setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah untuk dibuka kembali.

Lebih dari 7.600 pengungsi Suriah melintasi perbatasan Turki untuk kembali ke rumah dalam lima hari setelah jatuhnya al-Assad, kata menteri dalam negeri Turki.

Angkatan udara Israel melancarkan 61 serangan rudal terhadap lokasi militer di seluruh Suriah sementara pasukan darat menghancurkan jalan, saluran listrik, dan jaringan air di tenggara Quneitra.

Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengutuk perampasan tanah dan serangan yang sedang berlangsung oleh Israel, tetapi mengatakan negaranya terlalu “lelah” untuk konflik baru.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Biden telah “berhubungan” dengan HTS, yang dipimpin oleh al-Sharaa tetapi ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Washington.

Baca juga: Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Dilaporkan Timbun Uang Rp1,1 Triliun di Rekening Bank Inggris

Militer Israel melancarkan lebih dari 60 serangan terhadap Suriah dalam waktu lima jam pada Sabtu malam, sehingga jumlah total serangan dalam seminggu menjadi sekitar 800.

Pasukan Israel terus menduduki Quneitra di Suriah selatan dekat Damaskus, dengan koresponden kami melaporkan bahwa pasukan penyerang telah menghancurkan jalan, jaringan air, dan kabel listrik.

Menteri Perhubungan pemerintahan sementara Suriah mengatakan negara itu akan segera membuka kembali wilayah udaranya untuk lalu lintas.

Pejabat militer Israel mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi dan wali kota di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah dan meminta mereka untuk mengumpulkan senjata yang disita dari posisi rezim yang ditinggalkan.

Jumlah warga sipil yang terbunuh oleh persenjataan yang tidak meledak dalam seminggu terakhir meningkat menjadi 24 setelah tiga orang lainnya terbunuh dalam ledakan ranjau darat, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Suriah