TRIBUNNEWS.COM - Bergantinya tampuk kepemimpinan di Suriah menjadi periode yang dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membentuk hubungan baru dengan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang secara de facto menggantikan rezim Bashar al-Assad.

Hal ini terlihat dari langkah Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang mencoba menjalin hubungan dengan kelompok pimpinan Abu Mohammad al-Julani tersebut.

Langkah tersebut dibenarkan oleh Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas pada Senin (16/12/2024) ini

Dikutip dari Times of Israel, Kallas mengatakan dia telah memerintahkan diplomat utama UE untuk terbang langsung ke Damaskus.

Diplomat yang ditunjuk UE ke Suriah tersebut ditugaskan untuk menjalin kontak dengan pemerintah baru negara tersebut.

Berbicara kepada wartawan setibanya di sebuah pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Kallas mengatakan diplomat tersebut akan pergi ke ibu kota Suriah hari ini.

Langkah UE yang coba mendekati HTS ini sebelumnya juga dilakukan oleh AS pada akhir pekan lalu.

Meski HTS dinyatakan sebagai salah satu organisasi teroris dalam data Departemen Luar Negeri AS sejak 2018, hal ini tak menghentikan upaya mereka untuk melakukan pendekatan.

Hal ini diutarakan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Sabtu (14/12/2024).

Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Yordania, Blinken secara terbuka mengonfirmasi adanya kontak antara pemerintahan Biden dan HTS yang memimpin koalisi kelompok oposisi bersenjata yang menggulingkan Assad.

Blinken sendiri tidak mau membahas rincian detail isi percakapan langsung dengan HTS.

Baca juga: Aktivitas Militer Rusia di Suriah: Penarikan dari Pangkalan Hmeimim

Namun demikian, ia mengatakan penting bagi AS untuk mengetahui arah kebijakan kelompok tersebut untuk memerintah Suriah dalam periode transisi.

"Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan dengan pihak-pihak lain," kata Blinken di kota pelabuhan Aqaba.

Blinken menegaskan, tujuan utama AS melakukan pendekatan dengan HTS adalah agar Rakyat Suriah dapat bebas menentukan masa depannya sendiri dengan damai.

"Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil dan kami siap membantu mereka untuk mencapainya," pungkas Blinken.

Komitmen AS untuk membantu pemerintahan Suriah yang baru ini juga tertuang dalam deklarasinya bersama dengan delapan negara Arab dan Turki pada pertemuan tersebut.

Di dalam deklarasi yang juga dihadiri pejabat senior dari Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu, Blinken menandatangani serangkaian prinsip yang dimaksudkan untuk memandu transisi Suriah menuju negara yang damai, non-sektarian, dan inklusif.

(Tribunnews.com/Bobby)