Pemimpin Partai Berkuasa di Korea Selatan Mengundurkan Diri di Tengah Pemakzulan Presiden

TRIBUNNEWS.COM- Setelah pengunduran dirinya secara resmi, PPP akan beralih ke pemerintahan di bawah sistem komite darurat.

Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di Korea Selatan, mengundurkan diri sebagai ketua partai pada hari Senin, menurut kantor berita Yonhap .

Sebelumnya, Han mendukung pemakzulan presiden, meskipun awalnya menentangnya dan menganjurkan pengunduran diri presiden, mendesak anggota parlemen partainya untuk memberikan suara sesuai dengan "keyakinan" mereka.

Pada akhirnya, meskipun partai memutuskan untuk memberikan suara menentang pemakzulan, 12 anggota PPP menentang sikap tersebut dan memberikan suara mendukung .

"Menjadi mustahil untuk melaksanakan tugas saya sebagai ketua partai karena runtuhnya Dewan Tertinggi partai," Yonhap mengutip pernyataan pemimpin tersebut, di tengah pengumuman pengunduran dirinya. 

Menurut Han, ia telah melakukan segala upaya untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi negara daripada melakukan pemakzulan, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Pengunduran dirinya terjadi hanya 146 hari setelah ia terpilih sebagai ketua Partai Kekuatan Rakyat dalam kongres partai pada tanggal 23 Juli. 

Setelah parlemen menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, Han awalnya mengumumkan niatnya untuk tetap menjabat sebagai ketua. Namun, lima anggota dewan tertinggi partai mengundurkan diri, yang mengakibatkan pembubaran otomatis kepemimpinan partai.

Setelah pengunduran dirinya secara resmi, PPP akan beralih ke pemerintahan di bawah sistem komite darurat.

Penjabat presiden Korea Selatan meyakinkan sekutu, meredakan ketegangan pasar.

Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah ia mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Hasil pemungutan suara, yang disetujui oleh 204 anggota parlemen, menskors Yoon dari tugas kepresidenannya sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan secara permanen.
 
Perdana Menteri Han Duck-soo, yang ditunjuk oleh Yoon, akan mengambil alih peran sebagai penjabat presiden Korea Selatan. Ketua Parlemen telah mendesak pemerintah dan anggota parlemen untuk bekerja sama guna menstabilkan ekonomi dan hubungan luar negeri negara selama masa yang penuh tantangan ini.

Ketua DPR juga menekankan perlunya penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi secara cepat untuk mempercepat proses peradilan.

Di tengah mengemban tanggung jawab barunya, Han Duck-soo berupaya meyakinkan sekutu negara dan meredakan kekhawatiran di pasar keuangan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan diskors dari jabatannya sehari sebelumnya karena berupaya memberlakukan darurat militer.

Menurut pernyataan dari Gedung Putih dan kantor Han, Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon.

Dalam pernyataan dari kantornya, Han mengatakan bahwa "Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha keras untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap."

Untuk lebih menstabilkan kepemimpinan negara, partai oposisi utama mengumumkan tidak akan mengajukan pemakzulan terhadap Han atas perannya dalam keputusan darurat militer Yoon pada tanggal 3 Desember.

SUMBER: AL MAYADEEN