Pasalnya, Han merupakan sekutu terdekat Yoon dan mantan menteri kehakiman.

Namun Han membela keputusannya dan mengatakan tindakan Yoon merupakan sebuah pengkhianatan.

"Meskipun (darurat militer) dilakukan oleh presiden yang dibentuk oleh partai kami, namun jika disalahpahami bahwa undang-undang darurat militer itu membela yang ilegal dan memobilisasi militer, itu adalah pengkhianatan terhadap negara besar ini,” katanya," dikutip dari The Guardian.

Ia juga takut bahwa keputusan Yoon dapat berdampak negatif bagi warga Korsel.

"Saya takut akan potensi pertumpahan darah antara warga dan tentara jika darurat militer tidak dicabut," jelasnya.

Han mengaku telah berupaya untuk menyelamatkan Yoon dari pemakzulan, namun menurutnya tidak ada pilihan lain.

“Saya sudah berusaha dengan segala cara untuk mencari jalan yang lebih baik bagi negara ini selain pemakzulan, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa. Itu semua karena kekurangan saya. Saya minta maaf," ungkapnya.

Pemakzulan Yoon

Parlemen Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Sabtu (14/12/2024).

Pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol buntut dari tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu.

Pemungutan suara di majelis nasional di Seoul menunjukkan 204 anggota parlemen memberikan suara mendukung oposisi untuk memakzulkan Yoon.

Sekitar 85 anggota parlemen memberikan suara menentang.

Sementara tiga surat suara rusak dan delapan dinyatakan tidak sah.

Setelah dimakzulkan, Yoon akan diberhentikan dari jabatannya hingga keputusan akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Yoon tepat setelah pemungutan suara tersebut digelar.