TRIBUNNEWS.COM - Rusia telah mengevakuasi sejumlah diplomatnya keluar dari ibu kota Suriah, Damaskus, pada Minggu (15/12/2024).

Hal itu tidak mengubah fungsi kedutaan besarnya di Damaskus yang diklaim tetap berfungsi, kata Kementerian Luar Negeri Rusia, diberiakan China.org.

Para diplomat diangkut menggunakan penerbangan Pasukan Dirgantara Rusia dari Pangkalan Udara Khmeimim di Suriah ke Moskow.

Selain mengangkut para diplomatnya, Angkatan Udara Rusia juga membawa diplomat dari Belarus dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara.

Sikap Rusia menarik diri dari Suriah setelah pemerintahan Bashar al-Assad digulingkan menjadi kesempatan emas Ukraina unjuk gigi.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengumumkan pada Minggu, pemerintahnya tengah berupaya memfasilitasi pengiriman barang-barang pertanian ke Suriah, yang kini diperintah oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Hingga HTS merebut Damaskus minggu lalu, Suriah merupakan penerima utama gandum yang dipasok Rusia yang dicuri dari wilayah Ukraina yang diduduki; dengan digulingkannya presiden yang didukung Rusia Bashar al-Assad, kapal-kapal pencuri gandum Rusia telah berhenti di tengah perjalanan dan diperkirakan tidak akan mengirimkan kargo mereka. 

Selama serangan singkat dan menentukan HTS terhadap rezim Assad, Ukraina turut serta mendukung kelompok militan tersebut, dengan tujuan memberi Rusia kegagalan strategis di Mediterania timur.

Pejabat intelijen Rusia, Alexander Lavrentyev, mengeluhkan kehadiran pasukan Ukraina di lapangan; dinas rahasia Ukraina, GUR, dilaporkan memberikan bantuan pengawasan pesawat nirawak kepada unit HTS selama penyerangan ke ibu kota. 

Dengan Assad yang telah tiada, dan dengan para pendukungnya dari Rusia yang hampir diusir, HTS sekarang harus memerintah sendiri - dengan sedikit sumber daya, dan dengan sebutan kelompok teroris yang mengaburkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan Barat.

Dalam konteks ini, pengangkut jagung dan gandum dari program "Gandum dari Ukraina" dapat membantu meringankan potensi kekurangan pangan di ekonomi Suriah yang hancur. 

Baca juga: Kapal Perang Rusia OTW Suriah, Raja Hamad Kirim Pesan, Iran dan UEA Desak Israel Berhenti

"Inisiatif kemanusiaan ini telah memberikan dampak signifikan dalam menstabilkan situasi pangan di beberapa wilayah paling sulit di dunia," kata Zelensky, dikutip dari The Maritime Excecutive.

"Sekarang, kami memiliki kesempatan untuk mendukung warga Suriah dengan gandum, tepung, dan minyak Ukraina—produk kami yang berkontribusi secara global dalam memastikan keamanan pangan."

Zelensky mengatakan pemerintahannya sudah berkoordinasi dengan para mitranya dan dengan "pihak Suriah" untuk membuat pengaturan pengiriman.

"Kami tentu akan mendukung kawasan ini sehingga stabilitas di sana dapat menjadi landasan bagi gerakan kami menuju perdamaian sejati," katanya. 

Kutukan Negara Teluk Ancam Tingkah Israel

Qatar, UEA, Arab Saudi, dan Irak mengecam tindakan Israel untuk memperluas pemukiman di Dataran Tinggi Golan.

Hal ini terjadi setelah pemerintah Israel dengan suara bulat menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu senilai NIS 40 juta untuk mendorong pertumbuhan demografi di Dataran Tinggi Golan, menurut pernyataan Kantor Perdana Menteri pada Minggu.

Netanyahu telah menyatakan keinginannya untuk menggandakan populasi Golan setelah wilayah utara Israel menderita kehancuran selama lebih dari setahun akibat perang.

UEA, dalam pernyataan resminya, mengatakan pihaknya "mengecam keras keputusan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan, yang mengancam eskalasi dan ketegangan lebih lanjut di kawasan tersebut."

Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan pihaknya berkomitmen pada "persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah," dan perluasan permukiman di Golan akan menjadi "pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum internasional."

"Kementerian tersebut menyampaikan penolakan tegas UEA terhadap semua tindakan dan praktik yang bertujuan mengubah status hukum di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dan mengancam keamanan, kedaulatan, dan stabilitas Republik Arab Suriah," seperti diberitakan The Jerusalem Post.

Senada dengan itu, Qatar mengecam persetujuan perluasan tersebut, "menganggapnya sebagai episode baru dalam serangkaian agresi Israel terhadap wilayah Suriah dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional."

Qatar mendesak masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab "hukum dan moral" untuk menghentikan "agresi Israel di wilayah Suriah."

Qatar menyebut rencana Israel sebagai "skema oportunistik."

Irak juga mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional."

Kementerian luar negeri negara itu menegaskan keyakinannya, Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki dan setiap upaya untuk mengubah statusnya "tidak sah dan batal demi hukum."

Arab Saudi mengatakan Israel melakukan "sabotase berkelanjutan terhadap peluang Suriah untuk memulihkan keamanan dan stabilitasnya" dan juga menyatakan pandangan serupa, Golan adalah tanah Suriah yang diduduki.

Bahaya HTS

Mosab Hassan Yousef , putra mantan pemimpin Hamas Sheikh Hassan Yousef, yang kisahnya dijelaskan dalam buku Son of Hamas atau Anak Hamas, baru-baru ini mengunggah pesan di akun X.

Ia memperingatkan pemimpin baru Suriah, Abu Mohammed al-Jolani atau dikenali juga Julani.

Yousef telah menjadi suara terkemuka dalam diskusi Barat tentang terorisme, khususnya terorisme jihad Islam, karena latar belakang dan keterlibatannya dengan Hamas .

Dalam unggahannya pada Rabu (11/12/2024), Mosab Hassan Yousef memperingatkan Barat agar tidak mengakui atau melegitimasi al-Jolani.

Menurutnya, jika hal itu terjadi prediksinya akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan. 

Unggahan itu tampaknya menyebabkan akun X miliknya ditangguhkan, Yousef sebelumnya memberi pesan.

"Sebuah kekaisaran Islam baru telah lahir; jangan memberinya makan, tapi buatlah ia kelaparan," tulisnya dikutip dari All Israel.

Mantan anggota Hamas yang kini menjadi agen Shin Bet Israel itu mengatakan, sebagian besar warga Timur Tengah dan seluruh dunia tidak menyadari konsekuensi yang menghancurkan dari perkembangan baru di Suriah (Al-Sham).  

Masalahnya, lanjut Yousef, adalah generasi jihadis baru lebih canggih daripada kelompok teroris mana pun di masa lalu. 

Dia mengatakan  Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra (Front al-Nusra), dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS, telah mengubah strategi politik, tetapi bukan identitas, untuk meninabobokan negara-negara Barat agar percaya bahwa mereka telah melakukan reformasi.

Mengutip upaya HTS untuk memulai layanan bus dan melanjutkan fungsi kota lainnya di wilayah yang direbut sebagai bukti reformasi yang mereka duga, Yousef memperingatkan, kegiatan ini dimaksudkan "untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintah yang moderat."

Baca juga: Hanya Dalam Beberapa Jam, Israel Luncurkan 500 Serangan Udara dan Jatuhkan 1.800 Bom di Suriah

"Mereka memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru menyerang musuh-musuh mereka; strategi baru mereka adalah membangun infrastruktur dan institusi, serta memperoleh pengakuan global untuk mendirikan Ummah Jihadi (organisasi Muslim global)," ia memperingatkan. 

"Strategi baru mereka adalah menciptakan iklim yang sesuai yang akan mengarah pada pembentukan negara Jihadi."

Amerika Serikat dan sekutunya tidak boleh mengakui atau melegitimasi penguasa baru Damaskus, tidak peduli seberapa cerdik mereka akan memainkan kartu mereka untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintahan yang moderat.

Lebih jauh lagi – dan pada bagian postingan yang kemungkinan membuatnya diblokir – mantan anggota Hamas tersebut menganjurkan "penghapusan pemimpin utama pemberontak, terutama al-Julani, sebelum mereka memperoleh lebih banyak dukungan dan simpati dari masyarakat yang putus asa dan mendambakan perubahan dan kebebasan, yang akan memungkinkan munculnya kepemimpinan yang sah."

"Memberikan penghargaan atau pujian kepada para Jihadis karena menggulingkan diktator Suriah yang brutal adalah sebuah kesalahan, mereka mungkin memainkan peran penting, tetapi mereka bukanlah kekuatan sebenarnya yang menjatuhkan Assad," klaim Yousef. 

"Al-Julani memiliki potensi untuk menciptakan Negara Teroris yang kuat yang belum pernah kita alami sebelumnya," kata Putra Hamas tersebut.

"Ia cenderung membangunnya secara perlahan, penuh perhatian, dan sabar. Teroris global ini tidak berintegrasi dari seorang Jihadi menjadi seorang negarawan, ia mengubah dirinya dari seorang Jihadi biasa menjadi seorang Khalifah Islam modern, dan membiarkannya berkembang akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan." 

Mantan anggota Hamas itu bukan satu-satunya suara dari Timur Tengah yang memperingatkan agar tidak menerima klaim reformasi al-Jolani.

Peneliti Yayasan Pertahanan Demokrasi, Hussain Abdul-Hussain memperingatkan Ahmed Hussein al-Sharaa, yang menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani, tampaknya menerapkan hukum Syariah di banyak wilayah yang telah dikuasainya. 

Abdul-Hussain menegaskan bahwa al-Jolani telah menempatkan pemerintah Idlib yang menegakkan Syariah sebagai pemerintah transisi bagi Suriah, yang bukan merupakan pertanda baik bagi janjinya untuk menghormati dan melindungi minoritas non-Muslim. 

"Saya berharap proyeksi saya ternyata salah dan Sharaa telah berubah dan bersikap moderat, atau 'dewasa', seperti yang ia katakan kepada CNN," tulis Abdul-Hussain.

"Namun, saya tidak berharap terlalu banyak." 

Pengucilan Para Pemimpin Suriah

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pengucilan para pemimpin oposisi politik lainnya.

Kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dengan cepat mengonsolidasikan otoritasnya atas negara Suriah, menunjukkan kecepatan yang sama seperti saat mereka mengambil alih negara itu, Reuters melaporkan.

Kelompok tersebut telah mengerahkan pasukan polisi, membentuk pemerintahan sementara, dan memulai pertemuan dengan utusan asing, sehingga memicu kekhawatiran mengenai inklusivitas kepemimpinan baru Damaskus, kantor berita tersebut menunjukkan.

Sejak HTS menggulingkan Bashar al-Assad pada Minggu, sebagai bagian dari aliansi, para pejabatnya—yang sebelumnya menjalankan pemerintahan Islam di sudut terpencil di barat laut Suriah—telah mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di Damaskus.

Pada Senin, Mohammad al-Bashir, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah di Idlib yang dikuasai HTS, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah. 

Langkah ini menggarisbawahi dominasi HTS di antara faksi-faksi bersenjata yang berjuang selama lebih dari 13 tahun untuk mengakhiri kekuasaan al-Assad.

Meskipun HTS memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris al-Qaeda pada 2016, HTS telah meyakinkan para pemimpin suku, pejabat lokal, dan warga sipil selama perjalanannya menuju Damaskus, agama minoritas akan dilindungi.

Pemerintah sementara yang baru kurang inklusif, kata seorang sumber.

Di Kantor Gubernur Damaskus, Mohammad Ghazal—seorang insinyur sipil berusia 36 tahun dari Idlib yang sekarang mengawasi urusan administratif—menepis kekhawatiran terhadap pemerintahan Islam.

"Tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Bagaimanapun, kita adalah Muslim dan itu adalah lembaga atau kementerian sipil," katanya, dikutip dari AL MAYADEEN.

"Kami tidak memiliki masalah dengan etnis dan agama apa pun," katanya, seraya menambahkan bahwa "yang membuat masalah adalah rezim (Assad)."

Namun, muncul kekhawatiran mengenai komposisi pemerintahan sementara yang baru, yang sangat bergantung pada para administrator dari Idlib.

Reuters mengutip empat tokoh oposisi dan tiga diplomat yang mengatakan proses tersebut kurang inklusif.

Walaupun al-Bashir telah menyatakan ia hanya akan menjabat hingga Maret, HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki, dan lainnya, belum menguraikan aspek penting dari transisi tersebut, termasuk rencana untuk konstitusi baru.

"Anda mendatangkan (menteri) dari satu warna, seharusnya ada partisipasi dari yang lain," tegas Zakaria Malahifji, Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Suriah dan mantan penasihat politik oposisi di Aleppo.

Ia menggambarkan kurangnya konsultasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai sebuah kesalahan.

"Masyarakat Suriah beragam dalam hal budaya, suku bangsa, jadi sejujurnya ini mengkhawatirkan," tegasnya.

Seperti pejabat "Pemerintah Keselamatan" yang berafiliasi dengan HTS lainnya yang direlokasi dari Idlib ke Damaskus, Ghazal telah mendesak pegawai negeri untuk kembali bekerja, seraya menekankan keadaan negara yang mengerikan.

"Ini adalah negara yang runtuh. Ini adalah reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan," katanya.

Sasaran langsung Ghazal untuk tiga bulan ke depan termasuk memulihkan layanan dasar dan merampingkan birokrasi.

Ia mengumumkan rencana untuk menaikkan gaji, yang saat ini rata-rata $25 per bulan, agar sesuai upah minimum $100 di Salvation Government.

Persaingan antar faksi menimbulkan risiko terhadap stabilitas.

Meskipun HTS mendominasi, faksi-faksi bersenjata lainnya, terutama di dekat perbatasan dengan Yordania dan Turki, tetap aktif, sehingga menimbulkan risiko bagi stabilitas di Suriah pasca-Assad, Reuters mencatat, seraya menambahkan persaingan antar faksi, yang berakar pada konflik bertahun-tahun, semakin memperparah tantangan-tantangan ini.

Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center, menyatakan HTS "jelas berusaha mempertahankan momentum di semua tingkatan".

Ia memperingatkan risikonya, termasuk potensi pembentukan rezim otoriter baru dengan dalih Islam.

Namun, ia menunjukkan, keberagaman oposisi dan masyarakat Suriah kemungkinan akan mencegah satu kelompok pun memonopoli kekuasaan.

Dalam konteks yang sama, Reuters mengutip sumber oposisi yang mengetahui konsultasi HTS yang mengklaim semua sekte Suriah akan terwakili dalam pemerintahan sementara.

Selama tiga bulan ke depan, isu utama yang akan diputuskan termasuk apakah Suriah mengadopsi sistem presidensial atau parlementer, sumber itu menambahkan.

Dalam wawancara untuk Il Corriere della Sera pada hari Rabu, al-Bashir menekankan pemerintah sementara akan mengundurkan diri pada bulan Maret 2025.

Ia menguraikan prioritas seperti memulihkan keamanan, menegakkan kembali otoritas negara, memulangkan pengungsi, dan menyediakan layanan penting.

Ketika ditanya apakah konstitusi baru akan memiliki kerangka Islam, al-Bashir menyatakan, rincian seperti itu akan dibahas selama proses penyusunan konstitusi.

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengecualian terhadap para pemimpin oposisi politik lainnya.

"Kami prihatin - di mana semua pemimpin oposisi politik," kata seorang diplomat.

Yang lain mencatat potensi dampak destabilisasi dari faksi-faksi bersenjata yang belum dilucuti senjatanya atau didemobilisasi.

Joshua Landis, seorang pakar Suriah dan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyarankan al-Jolani "harus segera menegaskan kewenangannya untuk menghentikan kekacauan yang terjadi."

"Namun, ia juga harus berupaya meningkatkan kapasitas administratifnya dengan melibatkan para teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas," tegas Landis.

(Tribunnews.com/ Chrysnha/Barir)