Adanya sanksi itu memperparah ekonomi Suriah yang sudah babak belur karena perang saudara. Negara Timur Tengah itu didera inflasi besar dan lebih dari 70 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam pada itu, Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas berujar bahwa pihaknya siap mencabut sanksi. Syaratnya ialah negara itu mengambil langkah positif untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak-hak wanita dan kaum minoritas.

“Kami tak ingin melihat ekstremisme dan radikalisasi,” ujar Kallas hari Senin.

Dia menilai HTS sejauh ini telah “mengucapkan hal yang benar”. Akan tetapi, kelompok itu akan dinilai berdasarkan tindakannya.

Organisasi militer faksi Palestina di Suriah akan dibubarkan

Sebelumnya, HTS dilaporkan meminta faksi-faksi perjuangan Palestina di Suriah untuk menanggalkan atau melepaskan senjata mereka.

Pejabat HTS menyebut faksi-faksi itu tak akan lagi diizinkan memiliki senjata apa pun, kamp pelatihan, ataupun markas militer.

Menurut laporan Ibrahim Amin, wartawan Al-Akhbar, faksi-faksi Palestina harus membubarkan organisasi militer mereka sesegera mungkin.

Baca juga: HTS Jamin Keamanan Pasukan Rusia selama Pindahkan Peralatan Militer, sedang Tahap Negosiasi

Itu sebagai kompensasi atau balasan atas upaya di bidang politik dan amal yang dilakukan rezim baru Suriah.

Sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Populer untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum (PFLP-GC), Saiqa, dan Jihad Islam Palestina memiliki pejabat yang berada di Suriah. Mereka bertindak sebagai tamu pemerintah Suriah selama puluhan tahun.

Kepada Erem News, narasumber dari PFLP-GC berkata bahwa faksi-faksi itu diberi tahu tentang keputusan dalam rapat yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa di kamp pengungsian Palestina di Kota Damaskus.

Sementara itu, Jolani mengaku enggan berkonflik dengan Israel meski Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berulang kali menyerang Suriah.

Dia mengatakan Israel menggunakan Iran sebagai dalih untuk memasuki Suriah.

Kendati demikian, Jolani mengatakan pihaknya “tidak punya keinginan untuk terjun dalam konflik melawan Israel”.

Dikutip dari laporan Institut Kajian Perang (ISW) edisi 14 Desember 2024, Israel juga mengklaim enggan berkonflik dengan Suriah yang baru saja mengalami revolusi besar akibat ambruknya rezim Assad.