TRIBUNNEWS.COM - Peristiwa bersejarah terlihat di Kedutaan Besar Prancis untuk Suriah, di Damaskus pada hari Selasa (17/12/2024).

Pertama kalinya dalam 12 tahun, bendera Prancis akhirnya bebas berkibar di bumi Suriah kembali.

Sebelumnya, bendera Prancis dilarang berkibar di Suriah atas perintah Bashar al-Assad pada tahun 2012.

Selain melarang pengibaran bendera Prancis pada tahun tersebut, rezim Assad juga memutus hubungannya dengan Prancis di tengah perang sipil yang dipicu oleh fenomena Arab Springs kala itu.

Pemerintah Prancis pun turut menanggapi pengibaran bendera mereka di wilayah kedutaan besar yang berlokasi di Damaskus.

Prancis mengonfirmasi perintah pengibaran kembali bendera mereka di Suriah.

Namun demikian, pengibaran bendera Prancis tersebut, bukan berarti kedutaan besar mereka kembali beroperasi setelah 12 tahun memutus hubungan dengan Suriah.

Prancis mengaku, masih menunggu jalinan komunikasi dengan pemerintahan Suriah yang baru setelah rezim Assad digulingkan.

Langkah Prancis untuk menunggu ini, juga didasari oleh upaya beberapa negara-negara Barat yang secara bertahap membuka saluran komunikasinya dengan otoritas baru di Damaskus.

Beberapa di antaranya bahkan sudah mengirimkan delegasinya untuk menemui pimpinan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) , Ahmed al-Sharaa yang menggulingkan rezim Assad.

Hal ini terlihat dari langkah Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang telah menjalin hubungan dengan kelompok pimpinan Ahmed al-Sharaa tersebut.

Kabar tersebut, dibenarkan oleh Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas pada Senin (16/12/2024).

Baca juga: Netanyahu Nostalgia di Puncak Gunung Hermon, Sebut Syarat Agar Israel Angkat Kaki dari Suriah

Dikutip dari Times of Israel, Kallas menyatakan, ia telah memberikan perintah kepada diplomat senior Uni Eropa untuk langsung terbang ke Damaskus.

Diplomat yang ditunjuk oleh UE ke Suriah ini, diberi tugas untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan baru negara tersebut.