TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut, menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

"Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan," katanya.

Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

Arnaut menambahkan bahwa untuk membangun kembali Suriah, pemerintah baru akan membuka lowongan pekerjaan bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama.

Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Suriah dalam upaya ini.

Keamanan dan Pencabutan Sanksi Menjadi Prioritas

Keamanan negara menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah baru, yang bertujuan untuk melindungi properti rakyat dan menjaga Suriah dari ancaman eksternal.

Terkait dengan serangan berulang dari pasukan Israel, Arnaut menyatakan bahwa pendekatan terhadap masalah ini akan diumumkan dalam waktu dekat, namun menegaskan bahwa pemerintah baru bertujuan untuk menjaga Suriah tetap aman.

Selain itu, pemerintah sementara juga mendesak pencabutan sanksi internasional yang telah dijatuhkan terhadap Suriah selama bertahun-tahun.

Baca juga: Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama

Sanksi tersebut, menurut Arnaut, telah memberi dampak buruk bagi rakyat Suriah dan perlu dicabut agar mereka bisa hidup sesuai dengan impian mereka.

Krisis Ekonomi

Menghadapi kondisi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah sementara berencana menaikkan gaji pegawai negeri hingga 400 persen untuk meredakan keluhan terkait kesulitan hidup rakyat Suriah.

Kondisi ekonomi yang sulit, ditambah dengan sanksi yang membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, telah memperburuk situasi bagi banyak orang.

Dengan memulai era baru ini, pemerintah sementara Suriah berharap dapat meredakan ketegangan sosial, menstabilkan ekonomi, dan membangun negara yang lebih adil dan setara.