Beberapa hari setelah upayanya memberlakukan darurat militer, Yoon meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya.

Namun, ia kemudian membela keputusannya dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan langkah untuk melindungi demokrasi negara.

Anggota partai oposisi telah mengkritik pembangkangannya yang berulang kali terhadap panggilan pengadilan dan memperingatkan akan adanya kemungkinan penghancuran barang bukti.

Yoon menghadapi serangkaian investigasi, termasuk potensi tuduhan memimpin pemberontakan, sebuah kejahatan yang dapat dihukum penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Krisis politik di negara ini semakin parah ketika pada pekan lalu, parlemen juga memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo, karena keengganannya untuk mengisi tiga posisi di Mahkamah Konstitusi.

mel/rs (AFP, AP, Reuters)