TRIBUNNEWS.COM - Pada Sabtu, 4 Desember 2025, pasukan Israel melancarkan serangan yang menyebabkan tewasnya sedikitnya 70 warga Palestina dalam 30 insiden terpisah di Jalur Gaza.

Menurut laporan dari petugas medis dan tim penyelamat, banyak di antara korban adalah anak-anak.

Salah satu serangan udara yang terjadi di Kota Gaza, utara Jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 17 korban tewas.

Di tempat lain, serangan yang menargetkan rumah keluarga Al-Ghoul merenggut 11 nyawa, termasuk tujuh anak.

Tim penyelamat juga mencatat adanya korban tewas lainnya dan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan yang berkelanjutan.

Serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia menewaskan lima warga Palestina dan melukai banyak lainnya.

Di Khan Younis, enam penjaga keamanan Palestina yang berupaya memberikan bantuan kemanusiaan juga tewas dalam serangan yang dilancarkan pesawat nirawak.

Apa Dampak Penjualan Senjata ke Israel oleh AS?

Di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dan kerusakan besar di Gaza, pemerintahan Presiden AS Joe Biden baru saja menyetujui penjualan senjata senilai 8 miliar dollar ke Israel.

Kesepakatan ini, menurut laporan dari Palestine Chronicle, mencakup pengiriman peluru artileri, rudal Hellfire, bom berdiameter kecil, dan hulu ledak seberat 500 pon.

Semua amunisi tersebut direncanakan untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa mereka telah memberi tahu Kongres mengenai usulan penjualan amunisi tersebut, yang bertujuan untuk mengisi kembali stok amunisi penting serta meningkatkan kemampuan pertahanan udara Israel.

Paket senjata yang direncanakan juga akan mencakup amunisi untuk pesawat tempur dan helikopter serang.

Mengapa Keputusan Ini Kontroversial?

Keputusan untuk menyuplai senjata ke Israel muncul pada saat serangan yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan tersebut terus memakan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur di Gaza, sementara bantuan kemanusiaan sulit mencapai mereka yang terkena dampak.

Stephen Zunes, seorang profesor politik di Universitas San Francisco, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel menggunakan senjata ini dengan sangat cepat, mengakibatkan kematian dan kehancuran yang besar.

"Biden siap untuk memasoknya kembali," tambah Zunes.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun transfer senjata yang pernah diblokir oleh Kongres, sehingga proses penjualan ini sangat mungkin akan terus berlanjut.

Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari Gedung Putih dan Kongres, banyak pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan sebagian besar masyarakat internasional, mengkritik tindakan ini.

Zunes mencatat bahwa meski dukungan untuk Israel kuat di dalam pemerintahan, terdapat penentangan yang lebih luas di luar itu, terutama mengingat jumlah korban sipil yang terus bertambah di Gaza.

Apa Respons Terhadap Kebijakan Biden?

Kritik terhadap kebijakan Biden tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri.

Banyak pihak menilai pemerintahannya terlalu mendukung Israel di tengah bencana yang terus berlangsung di Gaza.

Di sisi lain, para pendukung Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berharap dukungan ini akan terus berlanjut.

Netanyahu bahkan menuduh Gedung Putih memberlakukan larangan senjata diam-diam terhadap Israel.

Dengan situasi yang semakin memburuk, masyarakat internasional terus menyerukan agar negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap Israel dalam konteks situasi kemanusiaan yang kritis di Gaza.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).