Abu Muhammad al-Julani Resmi Jadi Presiden Sementara Suriah
Pemimpin de facto Suriah, Abu Muhammad al-Julani atau Ahmed al-Sharaa, kini resmi ditunjuk sebagai presiden sementara negara tersebut.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Pravitri Retno W

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin de facto Suriah, Abu Muhammad al-Julani atau Ahmed al-Sharaa, kini resmi ditunjuk sebagai presiden sementara negara tersebut.
Penunjukan ini diumumkan oleh Komando Operasi Militer, yang memimpin serangan besar-besaran yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah.
Pengumuman ini datang pada Rabu (29/1/2025), di tengah upaya pemerintah sementara yang berfokus pada transisi politik dan rekonstruksi Suriah, Middle East Eye melaporkan.
Dalam pengumuman tersebut, Konstitusi Suriah dinyatakan telah ditangguhkan, dan parlemen dibubarkan,
Faksi-faksi pemberontak yang sebelumnya beroperasi di negara itu, termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), juga dibubarkan.
Sebagai bagian dari transisi, sebuah tentara nasional Suriah yang bersatu akan dibentuk untuk menggantikan struktur militer yang lama.
Selain itu, Partai Baath dan aparat keamanan yang mendukung Bashar al-Assad juga dibubarkan.
Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani, memimpin serangan yang menggulingkan Assad kurang dari dua bulan yang lalu.
Dalam wawancara sebelumnya, Sharaa menyatakan masa transisi ini bisa berlangsung hingga empat tahun, dengan fokus awal pada penegakan hukum dan ketertiban di negara yang baru bebas dari kekuasaan Assad.
Al-Julani juga berjanji akan membentuk komite khusus untuk merancang konstitusi baru, yang mungkin memakan waktu sekitar tiga tahun.
Pembentukan Pemerintahan Baru
Baca juga: Panglima Perang Israel Tegaskan Militernya akan Menduduki Suriah Selatan Tanpa Batas Waktu
Selain itu, Al-Julani mengumumkan akan ada konferensi dialog nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Suriah.
Konferensi ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai aspek transisi politik dan membentuk pemerintahan yang inklusif, Al Jazeera melaporkan.
Proses pemilihan umum yang sah diperkirakan akan memerlukan sensus penduduk yang komprehensif, dan kemungkinan besar baru akan dilaksanakan setelah konstitusi baru diterima.
Komando Operasi Militer juga mengumumkan semua faksi militer yang sebelumnya ada akan diintegrasikan ke dalam struktur negara yang baru.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.