Merespon sanksi Trump, Afrika Selatan (Afsel) bereaksi keras terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memotong bantuan.

Lewat Menteri Mineral dan Perminyakan Gwede Mantashe, Afsel menyatakan negara-negara maju tidak boleh menindas negara-negara berkembang hanya karena mereka menyediakan dana.

"Negara yang sedang berkembang tidak boleh menjadi dasar untuk ditindas; setiap negara harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang hingga kapasitas penuh tanpa ditindas," kata Gwede Mantashe kepada penyiar lokal Newsroom Afrika, seperti dilansir Anadolu.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Afsel Cyril Ramaphosa menandatangani RUU Pengambilalihan menjadi undang-undang bulan lalu, untuk mengambil alih tanah demi kepentingan publik untuk berbagai keperluan.

Temasuk mengatasi dampak kekuasaan minoritas kulit putih selama puluhan tahun di Afrika Selatan di bawah rezim apartheid, yang berakhir pada tahun 1994.

Dampak Pembekuan Bantuan

Keputusan Donald Trump untuk membekukan bantuan luar negeri telah menimbulkan kepanikan di Afrika.

Salah satu yang paling terdampak adalah program President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), yang selama ini memberikan perawatan kepada lebih dari 20 juta pasien HIV dan mendukung 270.000 tenaga kesehatan di seluruh dunia.

Menurut analisis dari Foundation for AIDS Research (amfAR), penghentian bantuan selama 90 hari terhadap program ini bisa berdampak fatal. 

Ini karena PEPFAR menyediakan pengobatan antiretroviral bagi 679.936 ibu hamil yang hidup dengan HIV untuk menjaga kesehatan mereka sekaligus mencegah penularan ke bayi mereka.

Tak hanya itu, para pekerja kesehatan di Afrika juga mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan telah mulai ditutup dan program penelitian dihentikan aibat pembekuan dana bantuan.

Beberapa organisasi kesehatan turut mengalami kesulitan membayar gaji pegawai dan sewa kantor. Hingga banyak karyawan terpaksa dirumahkan tanpa digaji.

Situasi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada.

(Tribunnews.com / Namira)