Bahkan, bahan nuklir atau peralatan terkontaminasi tinggi dari program tersebut disimpan di Turquzabad antara 2009 hingga 2018.

Di Lavisan-Shian, logam uranium dilaporkan digunakan dalam produksi sumber neutron yang digerakkan bahan peledak setidaknya dua kali pada 2003.

Proses ini berkaitan langsung dengan pembuatan senjata nuklir.

Laporan tersebut berpotensi membuat Iran dirujuk ke Dewan Keamanan PBB.

Namun, menurut sejumlah diplomat, langkah itu kemungkinan baru akan dibahas dalam pertemuan IAEA mendatang.

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan ini bisa mendorong Iran kembali memperluas program nuklirnya, seperti yang terjadi setelah teguran dewan sebelumnya.

Ini juga berisiko menggagalkan upaya negosiasi baru antara Teheran dan Washington.

Dalam laporan terpisah yang dikirim IAEA ke negara anggota pada Sabtu, tercatat bahwa stok uranium Iran yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen meningkat hampir setengahnya menjadi 408,6 kilogram.

Jumlah tersebut cukup untuk membuat sembilan senjata nuklir, jika diperkaya lebih lanjut.

IAEA menegaskan bahwa pengayaan uranium pada tingkat tinggi ini merupakan "perhatian serius", terlebih karena Iran satu-satunya negara non-nuklir yang melakukan hal tersebut.

Baca juga: Pengawas Nuklir PBB Pergoki Iran Sat-set Kembangkan Persediaan Uranium, Teheran Berdalih

Israel, yang sejak lama mendesak sanksi keras terhadap program nuklir Iran, mengatakan laporan IAEA membuktikan tekad Teheran untuk menyelesaikan pembuatan senjata nuklir.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dunia harus bertindak sekarang sebelum terlambat.

Meski demikian, intelijen AS dan IAEA masih meyakini bahwa Iran menghentikan program senjata nuklir rahasia pada tahun 2003.

Iran sendiri tetap menyangkal pernah memilikinya.

Secara terpisah pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengungkap bahwa Oman menyampaikan proposal dari Amerika Serikat terkait kemungkinan kesepakatan nuklir baru.

Araqchi mengatakan dalam unggahan di X bahwa Iran akan merespons usulan AS berdasarkan prinsip, kepentingan nasional, dan hak rakyat Iran.

Tanggal dan lokasi pembicaraan lanjutan belum diumumkan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)