Berharap Hemat Energi dari WFH, Mungkinkah?

Fahmy menilai, baik WFH maupun pembatasan konsumsi BBM sebaiknya diposisikan sebagai langkah sementara, bukan solusi jangka panjang. Kedua kebijakan ini tetap perlu dijalankan, namun harus disertai evaluasi berkelanjutan dan perbaikan teknis yang konkret.

"WFH dan pembatasan ini sebagai upaya jalan saja, sambil dievaluasi dan diatasi masalah-masalahnya agar bisa efektif," ujarnya.

Dalam jangka pendek, ia menekankan pentingnya pemerintah fokus pada kebijakan yang lebih berdampak langsung, dibanding mengandalkan kebijakan yang sulit diawasi di lapangan.

Pakar: Batasi pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai keputusan pemerintah untuk tak melakukan penyesuaian harga BBM adalah langkah berani, terutama di saat banyak negara lain telah menaikkan harga BBM di tengah tekanan global.

“Langkah pemerintah sangat berani dalam hal tidak menaikkan harga BBM umum. Untuk menjaga mungkin daya beli masyarakat, karena inflasinya nanti bisa gila-gilaan,” ujarnya

Namun, di balik langkah ini, Yusri mengingatkan adanya konsekuensi yang tidak kecil. Dengan harga minyak dunia yang masih tinggi, selisih antara harga keekonomian dan harga jual di dalam negeri berpotensi menjadi beban tambahan, baik bagi pemerintah maupun badan usaha energi.

Ia menilai, dalam kondisi ini, beban tersebut berpotensi dialihkan ke Pertamina yang harus menutup selisih harga.

“Pertamina menanggung rugi, ruginya mungkin nanti diberikan kompensasi oleh pemerintah,” kata dia

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Raidi menyebut, salah satu solusi alternatif adalah memastikan penggunaan BBM subsidi domestik tepat sasaran.

Ia menilai, dibanding kebijakan seperti WFH atau pembatasan konsumsi yang sulit diawasi, persoalan utama justru terletak pada masalah klasik yang belum terselesaikan, yakni kebocoran subsidi BBM.

Ia menyebut, nilai subsidi BBM yang tidak tepat sasaran bisa mencapai sekitar Rp120 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya inefisiensi yang belum terselesaikan hingga kini.

"Yang tidak tepat sasaran itu sudah Rp120 triliun, seperti yang dikatakan bu Sri Mulyani. Nah, itu yang mestinya diselamatkan," ujarnya.

Menurut Fahmy, berbagai kebijakan sebelumnya seperti penggunaan aplikasi MyPertamina maupun sistem kartu di lapangan belum mampu menutup celah tersebut. Bahkan, kendaraan pribadi kelas atas masih dapat mengakses BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi saja tidak cukup tanpa kejelasan aturan yang tegas dan mudah diterapkan di lapangan.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana tetapi langsung menyasar akar masalah, yakni pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan.