Volltexte
Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Deutsche Welle

Berharap Hemat Energi dari WFH, Mungkinkah?

WFH hingga pembatasan BBM jadi respons pemerintah untuk menghemat energi di tengah konflik Iran. Namun pakar meragukan dampaknya.…

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Berharap Hemat Energi dari WFH, Mungkinkah?
Deutsche Welle
Berharap Hemat Energi dari WFH, Mungkinkah? 

Ia mengusulkan hanya tiga kelompok yang diperbolehkan mengakses BBM subsidi, yaitu sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan logistik untuk kebutuhan sehari-hari.

"Selain itu, mobil pribadi harus melakukan migrasi dari Pertalite ke Pertamax," kata Fahmy.

Dengan karakteristik yang jelas, kebijakan ini dinilai lebih mudah diterapkan oleh operator SPBU dibandingkan sistem berbasis aplikasi yang kompleks dan rentan disiasati.

Jika diterapkan secara konsisten, Fahmy memperkirakan potensi penghematan dapat mendekati angka kebocoran subsidi yang selama ini terjadi.

"Paling tidak ada Rp120 triliun yang bisa diselamatkan untuk menambah APBN," ujarnya.

Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa kebijakan seperti B50 tetap penting dalam jangka panjang untuk diversifikasi energi. Namun, tanpa pembenahan tata kelola subsidi di sisi hilir, dampaknya terhadap beban fiskal dan efisiensi energi dinilai akan tetap terbatas.

Strategi impor dari AS dinilai tak realistis, diversifikasi jadi kunci

Kedua pakar menyepakati bahwa salah satu rencana jangka panjang yang harus mulai dibahas oleh pemerintah adalah diversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak pada satu negara.

Rekomendasi Untuk Anda

Yusri Usman, menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur kesiapan infrastruktur dan ekosistem energi yang belum merata.

"Kalau kita mau transformasi ke energi lain, itu tidak mudah. Infrastruktur belum siap, butuh waktu," ujarnya.

Wacana memperluas sumber pasokan energi, termasuk dari Amerika Serikat, juga dinilai perlu dikaji lebih dalam. Yusri menekankan pentingnya transparansi harga agar publik dapat menilai apakah opsi tersebut lebih efisien dibandingkan sumber lain. Apalagi menurutnya, pemerintah disebut tak pernah membuka informasi terkait langkah ini.

"Kalau di Amerika lebih murah, ya dibuka saja. Supaya publik tahu ada penghematan. Tapi kan kita tidak tahu," ujar Yusri.

Fahmy Raidi juga menilai langkah tersebut tidak mudah direalisasikan, baik dari sisi teknis maupun ekonomi.

Menurutnya, persoalan pertama terletak pada kesesuaian jenis minyak mentah dengan konfigurasi kilang di dalam negeri. Indonesia selama ini mengolah jenis minyak tertentu, sehingga tidak semua minyak mentah bisa langsung digunakan tanpa penyesuaian.

"Apakah minyak Amerika itu sesuai dengan kilang Pertamina? Kalau tidak, perlu penyesuaian, dan itu menambah biaya," ujarnya.

Penyesuaian tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi pada kebutuhan investasi tambahan, bahkan berpotensi memerlukan perubahan infrastruktur pengolahan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya produksi energi secara keseluruhan.

Sumber: Deutsche Welle
Halaman 3/4
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas