Gencatan senjata yang baru berjalan 5 hari di Jalur Gaza, kembali diuji usai Pemerintah Israel mengumumkan penundaan pembukaan perlintasan Rafah di perbatasan Mesir.

Tak hanya itu, dalam keterangan resmi yang dikutip The Guardian, pemerintah Israel juga turut memotong setengah aliran bantuan kemanusiaan menuju wilayah Palestina.

Militer Israel menegaskan pembatasan dilakukan sebagai hukuman atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran lantaran Hamas telat menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel seperti yang disepakati dalam rumusan gencatan senjata yang disponsori AS.

Dimana militan Hamas seharusnya mengembalikan empat jenazah tambahan di awal pekan ini sehingga total delapan dari 28 jenazah telah dipulangkan, namun pengembalian jenazah baru dilakukan pada Selasa (14/10/2025).

Palang Merah Internasional, yang memantau proses pertukaran jenazah, menilai pencarian di tengah puing Gaza merupakan tantangan besar sehingga proses ini memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu.

Kendati demikian, Israel menilai keterlambatan ini sebagai sengaja menunda komitmen.

Alasan itu yang mendorong Pemerintahan Netanyahu untuk mengambil langkah agresif, mengurangi jumlah truk bantuan dari 600 menjadi hanya 300 unit per hari, serta menunda pembukaan perlintasan Rafah yang sebelumnya dijadwalkan dibuka Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Israel juga menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan mekanisme gencatan senjata, yang memungkinkan pengaturan ulang bantuan bila pihak lawan belum menepati komitmen, termasuk dalam hal pengembalian jenazah.

Israel Tembak Mati 9 Warga Palestina

Selain melakukan pembatasan, militer Israel dilaporkan melakukan kekerasan, menembak mati sembilan warga Palestina dalam dua insiden terpisah di Kota Gaza dan Khan Younis.

Militer Israel menyatakan bahwa pasukannya melepaskan tembakan setelah peringatan berulang kali kepada sejumlah warga yang dianggap mendekati posisi militer dengan niat mencurigakan.

Dalam insiden pertama, lima orang tewas oleh serangan pesawat tak berawak saat mereka memeriksa rumah di distrik Shuja’iya, Kota Gaza.

Insiden kedua terjadi di tenggara Khan Younis, menewaskan seorang warga dalam serangan serupa.

Sementara itu, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengecam tindakan Israel dan menilai penembakan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Hamas menuding Israel berusaha menghindari komitmen terhadap mediator internasional.

Ketegangan ini muncul setelah kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil membebaskan sandera Israel terakhir yang masih hidup dan memulangkan sebagian tahanan Palestina dari Israel.

Meskipun gencatan senjata dimaksudkan untuk menahan kekerasan dan memulai pemulihan, peristiwa Selasa menunjukkan rapuhnya implementasi di lapangan, di tengah upaya Israel dan Hamas untuk mempertahankan posisi masing-masing.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Krisis Kepemimpinan di Madagaskar: Rajoelina Kabur, Militer dan Parlemen Berebut Kekuasaan

Krisis politik Madagaskar semakin memuncak.

Presiden Andry Rajoelina dikabarkan melarikan diri ke luar negeri di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok muda “Gen Z Madagaskar”.

Dalam situasi yang kacau, parlemen memutuskan untuk memakzulkan presiden, sementara unit militer elit mengklaim telah mengambil alih kekuasaan.

BBC dan Al Jazeera melaporkan, pemungutan suara pemakzulan dilakukan pada Selasa (14/10/2025).

Tindakan tersebut dilakukan selang beberapa jam setelah Rajoelina mengonfirmasi dirinya meninggalkan negara itu.

Andry Rajoelina menyebut langkah itu diambil demi “melindungi nyawa” setelah unit tentara elit CAPSAT membelot dan menguasai stasiun televisi nasional.

“Saya terpaksa mencari tempat aman untuk melindungi hidup saya,” ujar Rajoelina dalam siaran langsung berdurasi 26 menit.

Lokasinya saat ini belum diketahui.

Media Prancis RFI melaporkan ia kemungkinan diterbangkan dengan pesawat militer Prancis.

Di hari yang sama, Rajoelina mengumumkan pembubaran parlemen melalui unggahan di platform X (Twitter).

Keputusan itu ditolak oleh oposisi yang justru menuduhnya melanggar konstitusi.

“Saya telah memutuskan untuk membubarkan Majelis Nasional. Rakyat harus didengarkan kembali. Beri jalan bagi kaum muda,” tulisnya.

Langkah presiden tersebut memperburuk situasi.

Parlemen menolak dekrit itu dan memulai proses pemakzulan dengan alasan Rajoelina telah “meninggalkan jabatannya”.

Dalam respons di Facebook, Rajoelina mengecam langkah parlemen dan menyebut tindakan militer sebagai “inkonstitusional”.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)