Ringkasan Berita:

• Tensi politik Jepang dan China makin memanas seiring dengan sikap agresif China yang telah memetakan skenario serangan militer terhadap Jepang.
• Inisiatif Jepang mendinginkan tensi politik tidak digubris China dan China cenderung meningkatkan eskalasi ketegangan dengan melakukan berbagai manuver.
• Indonesia diminta tetap menjaga netralitas sikap politiknya terhadap kawasan Asia Timur terutama menyikapi memanasnya konflik Jepang-China

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perairan Asia Timur kini memanas seiring dengan meningkatnya tensi politik antara China dan Jepang.

China tidak suka  sikap Jepang yang dianggap campur tangan tentang Taiwan yang oleh China sampai saat ini dianggap tetap sebagai bagian dari kedaulatan negaranya.

Terbaru, pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menganggap skenario serangan Republik Rakyat China (RRC) kepada Taiwan sebagai sebuah situasi ancaman bagi negaranya dan kemudian direspons secara agresif oleh RRC.

Upaya Jepang untuk mendinginkan suasana tidak digubris China.

Sebaliknya, China cenderung meningkatkan eskalasi ketegangan dengan melakukan berbagai manuver, termasuk meminta warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang, pemberhentian impor makanan laut dari Jepang, serta melakukan berbagai aktivitas militer di dekat Kepulauan Senkaku yang berpotensi menambah runyam keadaan.

Keadaan makin memanas seiring tindakan China mengunci radar pengendali tembakan pesawat tempur mereka ke arah pesawat Jepang di dekat kepulauan Okinawa.

Beberapa pemerhati Hubungan Internasional, pemerhati China, serta praktisi dan pakar pertahanan, berpandangan bahwa Indonesia harus tetap mengedepankan netralitas dalam menghadapi situasi di atas.

Sementara itu, penting pula bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militer agar tetap siap menghadapi berbagai situasi.

Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayor Jenderal TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, SIP., M.Sc mengakui bahwa kompleksitas keamanan di kawasan Asia Pasifik meningkat sebagai akibat dari rivalitas antara China dan Jepang yang sedang berlangsung.

Peningkatan ketegangan itu berpotensi membawa implikasi penting bagi Indonesia, salah satunya karena baik di Taiwan maupun Jepang terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jumlah cukup besar.

“Di Taiwan misalnya jumlah resmi penduduk asal Indonesia adalah sekitar 300.000 jiwa, tetapi terdapat juga WNI dengan status tidak legal di sana, dengan jumlah mencapai 400.000 jiwa,” tutur Mayjen Oktaheroe dalam diskusi panel berjudul “Menghadapi Risiko Eskalasi di Indo Pasifik: Strategi Indonesia Menjaga Kepentingan Nasional di Tengah Rivalitas China-Jepang,” yang diselenggarakan oleh FSP Unhan RI bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), di Jakarta, 8 Desember 2025.

Implikasi lain yang berpotensi timbul adalah adanya gangguan jalur pelayaran strategis dan rantai pasok global serta potensi perluasan dinamika konflik menjadi konflik proksi di kawasan Asia Tenggara.

Mayjen Oktaheroe menilai bahwa Indonesia harus tetap menjaga netralitas dengan berpegang pada prinsip non-blok, serta menjalin persahabatan dengan semua pihak.

Ia mendorong agar Indonesia memanfaatkan peran sentral ASEAN sebagai stabilizer kawasan.

Selain itu, perwira tinggi TNI yang pernah mengenyam pendidikan pascasarjana di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura itu menjelaskan pentingnya Indonesia membangun postur pertahanan yang fleksibel dan berbasis ancaman, serta penyesuaian doktrin dan struktur organisasi untuk menghadapi rivalitas antara China dan Jepang.