Para kritikus khawatir kebiasaan menyanyikan lagu Natal favorit sambil menikmati minuman di pub tidak akan bisa dilakukan lagi seiring berlakunya Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan baru dari Partai Buruh.

Berdasarkan undang-undang yang disahkan pekan ini, pengusaha diwajibkan untuk mencegah pelecehan terhadap staf yang mencakup “semua karakteristik yang dilindungi,” seperti usia, disabilitas, agama, orientasi seksual, dan ras.

Pendiri Free Speech Union sekaligus anggota parlemen seumur hidup dari Partai Konservatif, Toby Young, sebelumnya memperingatkan bahwa aturan tersebut dapat memicu apa yang ia sebut sebagai “larangan bercanda,” yang berpotensi berdampak pada tempat-tempat seperti pub dan bar.

Ia mengatakan kepada para menteri awal tahun ini bahwa jika itu tidak diubah, ketentuan tersebut akan menjerumuskan para pengusaha ke dalam “rawa hukum.”

“Hal itu akan memaksa mereka mengeluarkan banyak biaya untuk memperoleh dan menerapkan nasihat hukum, serta hampir pasti berdampak buruk pada kebebasan berbicara di tempat-tempat seperti pub, bar, restoran, stadion sepak bola, dan universitas, ruang-ruang di mana orang seharusnya bebas menyampaikan pendapat mereka,” ujar Young.

Menurutnya, “larangan bercanda” dapat berujung pada pengawasan terhadap bentuk hiburan ringan yang selama ini dianggap tidak berbahaya di pub, bar, dan restoran.

“Pemerintah tidak mau mendengarkan dan bersikeras bahwa kekhawatiran kami berlebihan. Padahal, larangan musik Natal dan nyanyian lagu Natal hanyalah permulaan,” kata Young kepada The Telegraph.

Baca juga: Tim Jibom-K9 Polda Metro Jaya Sterilisasi Gereja Katedral Jelang Ibadah Natal, Pastikan Tak Ada Bom

“Bersiaplah hidup di negara di mana setiap tempat usaha perhotelan menjadi ‘ruang aman’ yang dikelola secara mikro dan diawasi oleh petugas keamanan beridentitas. Selamat datang di Inggris era Starmer,” tambahnya.

Namun, pemerintah membantah klaim tersebut.

“Ini omong kosong. Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan tidak akan memengaruhi hak siapa pun atas kebebasan berbicara yang sah, dan masyarakat tetap dapat menikmati lagu-lagu Natal favorit mereka,” kata seorang juru bicara pemerintah.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)