Saat itu, ia mendapat dukungan dari pemerintahan Presiden George W. Bush.

Namanya mencuat setelah puluhan tahun hidup di pengasingan di Iran dan Suriah akibat penindasan rezim Saddam Hussein, yang merupakan seorang Muslim Sunni, terhadap oposisi Syiah pada akhir 1970-an.

Al-Maliki kembali ke Irak setelah invasi AS pada 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein dan berperan sebagai negosiator penting dalam penyusunan konstitusi baru.

Al-Maliki memposisikan dirinya sebagai sosok yang mampu memulihkan stabilitas di tengah konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah.

Selama masa jabatan pertamanya (2006–2010), AS mengerahkan sekitar 30.000 pasukan tambahan dalam strategi “surge” untuk meredam kekerasan dan menstabilkan Baghdad.

Bersama AS, al-Maliki mendukung gerakan “Kebangkitan Anbar”, yakni perlawanan suku-suku Sunni terhadap al-Qaeda di Irak.

Langkah tersebut, ditambah operasi keamanan terhadap milisi Sunni dan Syiah, berhasil melemahkan al-Qaeda antara 2007 hingga 2009 dan memperkuat posisi politik al-Maliki.

Namun, para kritikus menilai, ia gagal menjalankan politik inklusif.

Kebijakan yang dijalankannya justru dinilai semakin meminggirkan warga Arab Sunni.

Pemerintahannya melarang sembilan partai dan lebih dari 450 kandidat mengikuti pemilu 2010, menangkap sejumlah politisi Sunni, serta menindak protes damai.

Ia juga dituduh memperkuat korupsi, melemahkan layanan publik, dan memperluas kendali atas peradilan serta aparat keamanan.

Pada 2014, lemahnya militer Irak akibat korupsi dan politik sektarian membuat kelompok ISIS dengan cepat merebut wilayah utara Irak.

Al-Maliki akhirnya mengundurkan diri di bawah tekanan politik domestik dan AS.

Kini, di usia 75 tahun, ia masih menjadi tokoh kunci dalam Kerangka Koordinasi dan memimpin Koalisi Negara Hukum, serta mempertahankan hubungan dekat dengan faksi-faksi pro-Iran.

Bagaimana AS Menekan Irak?

Ancaman Trump merupakan bagian dari kampanye tekanan berkelanjutan untuk membatasi pengaruh Iran di Irak, dengan sektor minyak sebagai alat tawar utama.