Oposisi Malaysia Minta Anwar Ibrahim Jelaskan 3 Poin terkait Sengketa Indonesia

Wan Ahmad Fayhsal mempertanyakan apakah keputusan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Indonesia ini hanya dibahas di tingkat Kabinet Kerajaan Federal saja tanpa melibatkan unsur legislatif secara luas.

Dukungan dari Wakil Rakyat Sabah

Wan Ahmad Fayhsal meyakini bahwa keinginan untuk membahas hal ini juga didukung oleh anggota parlemen dari wilayah Sabah yang terdampak langsung oleh perubahan perbatasan tersebut. 

Ia menyebutkan bahwa Anggota Parlemen Semporna, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal, juga telah bangkit meminta ruang untuk mendapatkan penjelasan tambahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wan Ahmad Fayhsal berharap Ketua Parlemen dapat mempertimbangkan agar usul mendesak ini dapat diperdebatkan di ruang sidang, bukan sekadar dibahas dalam Komite Pilihan Khusus Parlemen saja.

Pembahasan Lahan Indonesia Buat Parlemen Ricuh

Seperti yang diwartakan sebelumnya, suasana sidang di gedung Parlemen Malaysia pada hari Rabu siang (4/2/2026) sempat berlangsung ricuh.

Hal ini terjadi saat Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan penjelasan mengenai sengketa perbatasan wilayah antara Malaysia dan Indonesia.

Kericuhan bermula saat Anwar menyinggung adanya pernyataan yang dianggapnya "biadab" terkait tuduhan bahwa pemerintah telah menyerahkan kedaulatan wilayah kepada Indonesia.

"Jika tidak tahu, lebih baik bertanya. Jangan memaki-hamun (mencaci-maki). Saya tidak mempermasalahkan jika oposisi ingin bertanya, tetapi saya membantah keras tuduhan dan fitnah yang menyatakan bahwa kita mengkhianati negara," tegas Anwar di hadapan sidang yang disambut reaksi spontan dari blok oposisi.

Anggota parlemen dari koalisi oposisi, termasuk Ketua Oposisi Datuk Seri Hamzah Zainudin, bangkit membela diri dan membantah tuduhan tersebut. Mereka menilai penggunaan kata "biadab" oleh PM Anwar tidak mencerminkan sikap seorang anggota parlemen yang patut dicontoh.

Baca juga: Anwar Ibrahim Bantah Kabar Malaysia Berikan Lahan 5.207ha untuk Indonesia

Tensi tinggi ini merupakan buntut dari isu yang dimunculkan oleh oposisi pada akhir Januari lalu.

Mereka mengeklaim bahwa Malaysia telah menyerahkan lahan seluas 5.207 hektar di perbatasan Sabah-Kalimantan sebagai kompensasi bagi tiga desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, yang beralih status wilayahnya.

Namun, Anwar Ibrahim memberikan klarifikasi tegas bahwa penentuan perbatasan tersebut didasarkan pada dokumen sejarah yang sah, yakni Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915.

(Tribunnews.com/Bobby)