Ringkasan Berita:

• Ribuan unggahan di media sosial mengkritik PM Jepang Sanae Takaichi terdeteksi memiliki pola tidak wajar sejak Januari 2026 
• Analisis JNI menemukan kampanye terorganisasi dengan ribuan akun menyebarkan pesan seragam dan tagar #TakaichiAdministrationCrisis 
• Dugaan operasi pengaruh asing muncul, memicu kekhawatiran manipulasi opini publik jelang pemilu

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Ribuan unggahan di media sosial yang mengkritik Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terdeteksi memiliki pola tidak wajar sejak pertengahan Januari 2026. 

Analisis terhadap aktivitas tersebut menunjukkan kemungkinan adanya kampanye terorganisasi untuk memengaruhi opini publik di Jepang.

Temuan ini diungkap oleh Japan Nexus Intelligence (JNI), lembaga yang memantau aktivitas informasi di ruang digital.

Ribuan akun menyebarkan pesan yang sama

Menurut analisis perusahaan tersebut, kampanye kritik terhadap Takaichi dimulai sekitar 19 Januari, menjelang pengumuman pemilu anggota Majelis Rendah Jepang.

Baca juga: Phishing dan Ransomware, Serangan Siber Terbanyak di Ekosistem Rantai Pasok 

Dalam investigasi tersebut ditemukan tiga akun utama memposting sekitar 10 pesan kritik terhadap kebijakan Jepang di platform X.

Pesan tersebut kemudian disebarkan oleh sekitar 1.000 akun lain, menghasilkan lebih dari 1.400 repost.

Beberapa pesan berisi kritik seperti menyebut kebijakan luar negeri Jepang sebagai “bahan tertawaan” atau menyerukan agar Jepang memprioritaskan pangan dibandingkan persenjataan.

Pola akun mencurigakan

Analisis juga menemukan beberapa kejanggalan:

Ketiga akun utama tidak memiliki pengikut.

Jumlah “like” dan repost pada beberapa unggahan bahkan lebih tinggi daripada jumlah tampilan.

Sebagian besar akun penyebar memiliki pola nama pengguna yang mirip, biasanya berupa kombinasi kata keterangan, kata sifat, dan kata benda.

Selain itu, sekitar 500 akun juga menyebarkan tagar #TakaichiAdministrationCrisis yang menuding pemerintahan Takaichi membawa krisis bagi Jepang. 

Tagar tersebut diposting sekitar 1.000 kali hingga 2 Februari.