Ringkasan Berita:

• Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus memilih antara menegakkan perjanjian gencatan senjata atau membiarkan konflik terus berlanjut melalui Israel. 
• Iran menegaskan isi gencatan senjata dengan AS sudah jelas, termasuk penghentian serangan Israel di Lebanon. 
• Abbas Araghchi menilai AS tidak bisa mendukung damai sambil membiarkan konflik berlanjut.
• Esmail Baghaei menyebut AS ikut bertanggung jawab atas pelanggaran oleh Israel. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran menegaskan bahwa ketentuan gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) bersifat jelas dan eksplisit, serta tidak membuka ruang bagi interpretasi ganda.  

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui unggahan di platform X pada Rabu (8/4/2026).  

Araghchi mengatakan gencatan senjata tersebut juga termasuk untuk Lebanon.  

Araghchi menyoroti sikap Washington yang dinilai tidak konsisten, di tengah terus berlanjutnya serangan Israel ke wilayah Lebanon.  

Menurutnya, AS tidak bisa mengklaim mendukung gencatan senjata sekaligus membiarkan sekutunya melanjutkan operasi militer. 

Ia menegaskan bahwa kerangka gencatan senjata yang disepakati mencakup Lebanon.  

Sehingga setiap bentuk agresi dari Israel seharusnya dihentikan.  

“Amerika Serikat tidak dapat memiliki gencatan senjata dan perang yang sedang berlangsung pada saat yang sama,” tegasnya, mengutip Al Mayadeen, Kamis (9/4/2026). 

Lebih lanjut, Araghchi menyatakan bahwa situasi di Lebanon kini berada dalam sorotan internasional.  

Ia menyebut dunia tengah menyaksikan secara langsung eskalasi kekerasan yang terjadi, sekaligus menunggu langkah konkret dari Washington. 

“Bola ada di pengadilan Amerika Serikat, dan dunia mengawasi apakah mereka akan bertindak sesuai komitmennya,” ujarnya lagi.  

Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa AS turut memikul tanggung jawab atas setiap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. 

Dalam keterangannya kepada IRNA, Baghaei menyatakan bahwa komitmen Washington tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan kepatuhan di lapangan.