Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Anggota DPR Dorong Modernisasi Perkeretaapian dan Transparansi Data KAI-INKA

Anggota Komisi VI DPR Doni Akbar meminta KAI dan INKA menyajikan data pembangunan jaringan rel serta laporan keuangan yang lebih lengkap.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Anggota DPR Dorong Modernisasi Perkeretaapian dan Transparansi Data KAI-INKA
Istimewa
MODERNISASI KERETA API - Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mendorong peningkatan kualitas data, modernisasi sarana, serta penguatan sinergi industri perkeretaapian nasional. 

Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi VI DPR Doni Akbar meminta KAI dan INKA menyajikan data pembangunan jaringan rel serta laporan keuangan yang lebih lengkap dan transparan untuk mendukung pengawasan dan perumusan kebijakan.
  • Doni menyoroti pentingnya peremajaan armada kereta yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun serta evaluasi inovasi seperti BEMU agar benar-benar meningkatkan efisiensi.
  • Ia mendorong modernisasi sistem keselamatan perkeretaapian, termasuk percepatan penanganan perlintasan sebidang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mendorong peningkatan kualitas data, modernisasi sarana, serta penguatan sinergi industri perkeretaapian nasional.

Menurut Doni, penyampaian data yang lengkap dan transparan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR sekaligus perumusan kebijakan sektor perkeretaapian.

“Dalam rapat selanjutnya perlu kiranya agar penyampaian data yang lebih lengkap dan komprehensif, khususnya terkait pembangunan jaringan rel dan laporan keuangan. Perkembangan panjang dan kapasitas jaringan rel merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kemajuan sektor perkeretaapian nasional. Oleh karena itu, data yang akurat dan transparan menjadi landasan penting dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan,” kata Doni, kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (Persero).

Selain menyoroti aspek data dan pelaporan, Doni juga mempertanyakan strategi pengelolaan sarana perkeretaapian yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun. 

Dia meminta penjelasan mengenai efektivitas program peremajaan armada, masa pakai setelah rehabilitasi, hingga pertimbangan antara modernisasi, perbaikan, atau penggantian sarana secara menyeluruh.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Doni juga menyoroti penerapan inovasi di sektor perkeretaapian, termasuk program Battery Electric Multiple Unit (BEMU).

Menurutnya, setiap inovasi harus disertai parameter yang jelas untuk mengukur manfaat dan efektivitas implementasinya.

“Dalam aspek adopsi program dan inovasi terakit dengan program Battery Electric Multiple Unit (BEMU), diperlukan paramater yang jelas tentang efisiensi implementasi berbagai inovasi. Setiap adopsi teknologi baru harus mampu memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Doni meminta agar laporan keuangan dan kinerja perusahaan disampaikan secara lebih komprehensif. 

Menurutnya, informasi tersebut diperlukan agar DPR memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan, efektivitas investasi, serta prospek pengembangan usaha ke depan.

“Saya berharap sektor perkeretaapian nasional dapat berkembang lebih modern, aman, efisien, dan mampu menjadi tulang punggung transportasi sekaligus penggerak pertumbuhan industri nasional,” katanya.

Doni juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis yang dijalankan KAI dan INKA

Dukungan tersebut mencakup percepatan penanganan perlintasan sebidang melalui penutupan perlintasan liar, pengamanan jalur prioritas, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas