Ringkasan Berita:

• Asia Tenggara, termasuk Indonesia, membutuhkan pasokan energi menyusul krisis energi akibat perang di Timur Tengah.
• Sementara Rusia membutuhkan teman. 
• KTT ASEAN pekan depan di Kazan, Rusia, dapat menawarkan peluang kerjasama bagi kedua belah pihak.
• Presiden RI Prabowo dijadwalkan hadir sementara pemimpin Singapura dan Myanmar belum dipastikan hadir. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pertemuan puncak antara Rusia dan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) pekan depan merupakan pertemuan penting namun tidak semua pemimpin ASEAN akan hadir.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang juga ketua ASEAN saat ini juga diragukan hadir.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu akan berlangsung pada tanggal 17-18 Juni di Kazan, Rusia.

KTT ini menandai peringatan ke-35 hubungan diplomatik antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Rusia.

Kedua pihak mengadakan KTT pertama mereka di Kuala Lumpur pada tahun 2005.

Terakhir kali diadakan di tanah Rusia adalah di Sochi pada tahun 2016.

Akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengatakan bahwa ia dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah berbicara melalui telepon tentang acara tersebut dan membahas “prospek perluasan kemitraan strategis Rusia” dengan ASEAN.

Filipina belum mengkonfirmasi apakah Marcos akan hadir, meskipun Lazaro sebelumnya mengindikasikan bahwa kedua pemimpin akan bertemu.

Dalam tulisannya di situs web Kementerian Luar Negeri Rusia pada akhir pekan lalu, Lavrov mengatakan Moskow "menantikan kedatangan para kepala negara dari semua negara anggota ASEAN di Kazan" dan secara khusus menyebut Marcos.

Lucio Blanco Pitlo III, seorang peneliti di Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation, mengatakan Filipina terkesan memiliki beban untuk menghadiri KTT ASEAN di Rusia.

“Penguatan hubungan keamanan Filipina dengan AS dan Jepang mungkin menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan,” katanya.

“Rusia mungkin akan menggunakan jalur energi vital ini untuk memperluas ekspor minyak dan gasnya di luar China dan mengurangi isolasi diplomatiknya dengan mempererat hubungan dengan ASEAN,” kata Pitlo.

Bagaimana dengan Singapura dan Myanmar?

"Kehadiran Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong masih belum pasti mengingat sanksi yang diberlakukan negara kota itu terhadap Rusia terkait perang Ukraina," kata Joanne Lin Weiling, peneliti senior dan koordinator di Pusat Studi ASEAN ISEAS.

Selain sanksi keuangan, Singapura juga telah memberlakukan kontrol ekspor dan menyediakan platform bagi para pemimpin Ukraina untuk membangun dukungan diplomatik.

Pemimpin Myanmar  kemungkinan besar tidak akan diizinkan hadir.