Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapsiagaan Risiko Bencana Krakatau

Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan.

Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapsiagaan Risiko Bencana Krakatau
Kemenko PMK
Menindaklanjuti arahan Menko PMK (Puan Maharani) untuk antisipasi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, diselenggarakan rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Kemenko PMK. 

Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dugaan longsoran (flank collapse) di sisi barat daya Anak Krakatau sebagai penyebab Tsunami di Selat Sunda membutuhkan penanganan khusus.

Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan.

Sejak 27 Desember 2018 lalu status Gunung Anak Krakatau ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Dampak Tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu diharapkan tidak terjadi lagi dan dapat diantisipasi dengan baik.

Pasca Tsunami, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan dari mulai evakuasi korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menindaklanjuti arahan Menko PMK (Puan Maharani) untuk antisipasi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, diselenggarakan rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Kemenko PMK.

Rapat dibuka oleh Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha dan dipimpin oleh Plt Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.

Agar dapat memahami potensi risiko yang ada, peserta terlebih dahulu mendengarkan paparan dan rekomendasi dari pakar Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Dr. Igan Sutawijaya.

Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau.

Selain itu, Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah.

“Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” jelas Dody Ruswandi, Sestama BNPB.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas