Sekitar 110 Ribu Ton Tinja Dibuang Sembarangan
Sekitar 110 ribu ton tinja dan 14 ribu meter kubik urine setiap tahunnya yang dibuang ke badan sungai, daratan, dan tempat lainnya
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, masih ada 40 juta orangIndonesia membuang air besar sembarangan. Jumlah ini, menurun dibandingkan empat tahun lalu. Versi lain menyebutkan jumlahnya sebenarnya lebih dari 70 juta orang.
Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan mengatakan, mereka membuang air besar ke daratan, sungai dan laut.
Sekitar 110 ribu ton tinja dan 14 ribu meter kubik urine setiap tahunnya yang dibuang ke badan sungai, daratan, dan tempat lainnya.
Jumlah tinja seluruh Indonesiadalam setahun ini setara dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat di DKI Jakarta selama dua minggu.
Nugroho mengatakan, melalui STBM ditargetkan pada 2015, sebanyak 20 ribu desa di Indonesia bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan hingga akhir 2012 telah ada 11.165 desa di seluruh provinsi yang bebas BABS," katanya.
Pokja AMPL Nasional melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga telah mampu meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi layak untuk masyarakat.
"Faktanya, sejak 2008-2012 Pamsimas telah berhasil meningkatkan cakupan air minum layak bagi 4,3 juta jiwa dan cakupan sanitasi layak bagi 3 juta jiwa di 5.500 desa yang tersebar di Indonesia,' katanya.
Pokja AMPL Nasional telah mensinergikan pencapaian perubahan perilaku dengan penyedian prasarana sanitasi, salah satunya melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), di mana sampai saat ini telah terbangun 584 fasilitas Sanimas pada sejumlah propinsi di Indonesia.
Sanitasi dan air minum merupakan hal yang saling berkaitan. Pasalnya, penyediaan layanan sanitasi layak sangat tergantung dengan ketersediaan air layak, sementara untuk mendapatkan air minum aman diperlukan upaya penanganan sanitasi yang baik.
"Peningkatan prioritisasi untuk penanganan keduanya perlu disetarakan dan disinergikan untuk menjawab tantangan pembangunan baik yang diagendakan dal-am rencana pembangunan nasional maupun internasional," katanya. (Eko Sutriyanto)
