TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia AIDS Coalition (IAC), organisasi yang peduli terhadap AIDS menilai Menkes RI, Nila Moeloek dan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani belum melakukan gebrakan dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Padahal, hampir satu bulan pasca Presiden Jokowi membentuk kabinet kerjanya, beberapa Menteri Kabinet Kerja mulai menampilkan gebrakan perubahan yang membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia.

"Menyambut Ulang tahun Emas Hari Kesehatan Nasional 12 November 2014, selayaknya ada gebrakan yang dilakukan kedua menteri untuk penderita AIDS," kata kata Aditya Wardhana, Executive Director dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC) dalam rilisnya, Rabu (12/11/2014).

Aditya menyebut sejumlah langkah bisa dilakukan oleh kedua menteri. Ia menyebut pengintegrasikan komponen pembiayaan layanan pengobatan bagi ODHA (orang dengan HIV/Aids) dalam JKN, sehingga memutus mata rantai ketergantungan akan bantuan luar negeri dan mendukung keberlangsungan pengobatan ODHA.

"Perlu tata ulang regulasi obat-obatan dan alat kesehatan Indonesia sehingga rakyat bisa mendapatkan obat dan layanan yang berkualitas dengan harga murah," katanya.

Aditya menambahkan saat ini masih banyak komponen dari obat dan alat kesehatan yang masih dikenakan pajak barang mewah.

"Ini kurang tepat. Untuk kesehatan kok barang mewah," katanya.

Menkes perlu melakukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika agar mengeluarkan kebijakan sehingga televisi dan koran memberikan slot khusus bagi informasi edukasi HIV dan AIDS.

"Belajar dari kesuksesan Thailand, di awal epidemi HIV merebak mereka membuat iklan layanan masyarakat mengenai HIV dan AIDS di 488 stasiun radio dan 6 jaringan televisi setiap jamnya," katanya.

Ditambah peningkatan anggaran, menjadikan Thailand salah satu negara yang menjadi percontohan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Edukasi masyarakat adalah kuncinya.

Kemenkes juga perlu memastikan ketersediaan layanan HIV dan AIDS yang berkualitas itu mampu mencukupi di setiap pelosok Indonesia dan menjangkau siapapun yang membutuhkan. Layanan harus didorong agar pasien diperlakukan tanpa membeda-bedakan.

Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menghilangkan diskriminasi kepada ODHA di lapangan pekerjaan dan akses layanan publik lainnya.

"Masih sering kami temui ODHA dipecat karena status HIV-nya. Asuransi komersial juga langsung menolak klaim jika tahu status HIV. Anak dengan HIV dikeluarkan dari sekolah. Obat ARV mampu membuat ODHA hidup sehat lebih lama. Jangan sampai ODHA selamat dari HIV namun mati dikarenakan kemiskinan akibat diskriminasi kepada mereka," katanya.

Di peringatan emas Hari Kesehatan Nasional, pengidap HIV meminta pemerintahan Kabinet Kerja mampu mewujudkan penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif, mandiri, berkualitas dan tidak mendiskriminasi ODHA.