TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masalah obat masih menjadi salah satu komponen yang paling banyak dikeluhkan.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan - FKM UI, Hasbullah Thabrany mencontohkan, masalah yang muncul adalah informasi asimetris tentang kebutuhan dan keinginan yang seringkali menimbulkan konflik.

Kebutuhan tidak dapat ditentukan pasien, namun oleh professional/dokter, tapi pasien juga
seringkali memiliki keinginan untuk obat tertentu," katanya saat diskusi publik Access to Medicine di Jakarta, Kamis (21/4/2016). .

Dikatakannya dokter diberi hak menentukan pilihan obat kepada pasien selama masuk dalam paket bayaran InaCBGs.

"Sering terjadi budget constraint sehingga sering ada kecenderungan mencari obat termurah. Di sisi lain kita dihadapkan keinginan bersifat subjektif, baik dari perspektif dokter maupun pasien," katanya.

Dokter terpaku dengan pengalamannya terdahulu untuk menggunakan obat-obat paten. Begitu pula dari perspektif pasien seringkali menuntut obat paten karena kebiasaannya.

Saat bicara tersedianya obat sesuai kebutuhan, maka di dunia dikembangkan konsep access to medicine.

"Kenapa butuh, karena kita dihadapkan pada kenyataan sediaan farmasi diharapkan bisa dikonsumsi semua orang yang membutuhkan," katanya.

Tetapi, kata dia karena masalah sistem, harga obat, dan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga tidak semua mampu menjangkau.

Untuk itu, kata dia perlu difasilitasi ketersediaan obat ini melalui JKN berdasarkan prinsip ekuitas.

"Artinya semua berhak dapat terlepas masalah ekonominya apakah mampu atau tidak mampu tetap harus dapat obat sesuai dengan kebutuhan medisnya," katanya.

Semua fasilitas kesehatan harus menyediakan dan memberikan obat (akses nyata) yang terjangkau sistem JKN.

Chief Medical Officer Global Established Pharma Pfizer Inc,  Salomon Azoulay mengatakan, saat ini Indonesia saat ini menghadapi masalah kesehatan yang berkaitan dengan penuaan populasi dan penyakit tidak menular.

Satu decade terakhir Indonesia telah mencapai progres yang sangat signifikan dalam pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang menghasilkan peningkatan usia harapan hidup.

"Akses kepada obat yang berkualitas merupakan bagian yang penting dalam implementasi UHC, peningkatan status kesehatan dan mereduksi beban sistem kesehatan," katanya.

Untuk enyediakan bat-obatan yang berkualitas maka kemitraan dengan Multi National Company akan dibutuhkan guna menjamin bahwa obat-obat berkualitas tersebut tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

"Sebagai langkah pemerintah dalam mencapai UHC yang komprehensif maka perlu memastikan peningkatan akses obat yang efektif, aman, berkualitas, dan terjangkau bagi sistem kesehatan,' katanya.