TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengatasi kelangkaan obat-obatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu mengambil kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikannya.

Salah satunya menghitung jumlah produksi  obat nasional dalam setahun seluruh perusahaan farmasi selama ini sehingga bisa mengetahui sebenarnya jumlah kebutuhan yang sebenarnya.

Melalui perhitungan obat di perusahan farmasi, benar-benar tahu kebutuhan sehingga jadi tidak akan terjadi kekurangan ataupun kelangkaan obat yang sifatnya sporadis.

Demikian salah satu kesimpulan dalam dalam diksusi Panel Indonesia HealthCare Forum (Indo HCF) dan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, belum lama ini.

Sementara persoalan harga obat tertentu ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang relatif rendah membuat industri farmasi kurang tertarik karena keuntungan yang sangat kecil.

Diusulkan penenetuan harga obat perlu mengacu harga yang normal, salah satunya dalam penggunaan sistem LPKK menggunakan harga obat regional sehingga memperoleh harga yang wajar.

Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI, Bayu Teja Muliawan mengatakan, mencegah kekosongan obat, Kementerian Kesehatan meluncurkan e-monitoring dan evaluasi atau e-monev.

"Melalui langkah ini, industri farmasi, produsen, rumah sakit, puskesmas mengetahui produk obat apa yang sangat dibutuhkan, stok obatnya berapa, di mana daerah yang kekurangan obat," katanya.

Memanfaatkan e-monev kalau obat sudah tinggal sedikit, industri farmasi bisa menambah produksinya, sementara saat ada kekurangan obat, produsen bisa mengirimkan obat yang dibutuhkan itu.

Bayu menyebutkan, tertibnya pembuatan Rencana Ketersediaan Obat (RKO) untuk tahun depan, akan menghindarkan masalah tertersediaan obat.

"Masalah obat-obatan tahun 2017 akan bisa lebih baik asalkan RKO masuk baik, meski belum ada jaminan tidak akan ada lagi kelangkaan," katanya.

Masalahnya justru di jalur distribusi karena faktanya masih ada pasar yang menjual obat-obatab seperti pasar Lima Banjarmasin maupun pasar kebun sayur Balikpapan.

Namun keberadaan pasar ini sebagai penyelemat sebagai proveder atau rumah sakit perlu obat.

Ketua Umum IKKESINDO dan Ketua IndoHCF,  Supriyantoro menambahkan, obat dan vaksin program kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN tidak akan berarti apabila tidak tersedia pada fasilitas kesehatan pada waktu yang tepat.

"Peningkatan koordinasi yang lebih baik lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk menjamin obat dan vaksin tersedia pada fasilitas kesehatan dalam jumlah yang cukup,"  katanya.