Seperti diketahui, di awal masa pandemi, ketersediaan laboratorium yang memeriksa sampel dahak, lendir, atau cairan untuk mendeteksi virus corona penyebab Covid-19 bisa dihitung jari sebelah tangan. Sementara yang ada saat itu adalah rapid test antibodi.

Maka, disusunlah suatu alur untuk dapat diterapkan.

“Bila memang ada gejala, masuk kriteria orang dalam pantuan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP), maka dilakukan tes awal dengan tes antibodi dulu. Baru apabila reaktif, diteruskan dengan PCR,” papar dia.

Tapi, dr. Tonang menilai, ada yang luput terjelaskan atau terlanjur salah paham.

Bila memang tersedia pemeriksaan PCR, seharusnya bisa langsung PCR atau tidak lewat tes antibodi dulu. Bila terpaksa tidak ada PCR, baru bisa digunakan tes antibodi dulu.

Dia membeberkan, anggapan salah kaprah berikutnya yang terjadi adalah soal hasil rapid test reaktif pasti positif Covid-19.

Padahal, bila tes antibodi reaktif, seseorang belum tentu positif Covid-19.

“Untuk menyatakan positif, tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Baru jelas, seseorang positif atau negatif Covid-19. Baru jelas apa tindak lanjutnya,” jelas dia.

Namun, kenapa pada waktu itu muncul perintah kalau hasil rapid tes reaktif, seseorang tetap harus melakukan isolasi?

dr. Tonang menjawab, karena sambil menunggu dapat dilaksanakan PCR dan hasilnya.

“Sambil menunggu, agar tidak ada risiko, isolasi dulu. Agar kalau ternyata hasilnya positif, tidak berisiko menularkan virus ke orang lain,” jelas dia.

Tapi, kenapa juga pada waktu itu jika hasil rapid test negatif bisa langsung dinyatakan aman? Menurut dia, sebenarnya tidaklah demikian.

Baca juga: Libur Panjang, Lebih dari 12 Ribu Calon Penumpang Lakukan Rapid Test di Stasiun KA Jakarta

Pedoman waktu itu, jelas dr. Tonang, bila tes antibodi tidak reaktif, itu tidak berarti pasti PCR-nya negatif.

Maka sebenarnya, seseorang tetap diminta melakukan isolasi 10-14 hari, kemudian diulang tes antibodi lagi.