Ini karena jumlah dokter yang praktik tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Banyak masyarakat yang bilang antrean dokter panjangnya minta ampun, banyak saya dengar dari orang-orang, itu artinya apa? Artinya kan dokternya kurang," papar Budi Gunadi.

Namun mirisnya, di tengah kendala ini, kata dia, banyak dokter muda yang tidak bisa praktik karena tidak memperoleh rekomendasi.

"Tapi kemudian izinnya tidak keluar, aku tanya 'kenapa nggak keluar?', (salah satu dokter bilang) 'Pak, saya nggak bisa masuk (fasyankes) karena tidak ada rekomendasi'," tutur Budi Gunadi.

Budi Gunadi kemudian menegaskan bahwa dirinya bukan anti IDI, ia hanya melihat kebutuhan kesehatan masyarakat yang seharusnya terpenuhi.

Menurutnya, masyarakat harus memperoleh akses yang mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk dokter yang berkualitas dan tersebar merata pada tiap daerah.

"Jadi saya bukan anti IDI atau nggak, saya melihat masyarakat perlu akses dokter yang lebih mudah, lebih banyak, lebih berkualitas. Ya semua yang menghambat, kita buka buat masyarakat," pungkas Budi Gunadi.

Sebelumnya, pembentukan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan karena dianggap hanya melibatkan stakeholder.

Sedangkan di sisi lain, minim partisipasi dari kelompok profesi yang berfokus pada bidang kesehatan.

Banyak organisasi profesi kesehatan yang tidak setuju dengan RUU ini, karena dianggap ingin melemahkan bahkan menghilangkan rekomendasi bagi dokter untuk bisa melakukan praktik atau mengambil spesialisasi.