Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang.

Hal itu mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak, sehingga menjadi masalah serius yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka.

Baca juga: Tidak Cukup Lewat Pemberian Pangan, Cegah Stunting Perlu Kader Posyandu yang Terampil

Dalam jangka panjang, stunting mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan produktifitas anak di masa depan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting menjadi prioritas dalam dunia kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi Febrianto menjelaskan setidaknya ada tiga pencegahan stunting yang bisa dilakukan.

Pertama, melalui pemberian susu dan telur di setiap posyandu.

Kedua, pencegahan dilakukan di puskesmas berupa deteksi sedini mungkin sebelum stunting.

Pada kasus stunting diberikan pemberian makanan tambahan (PMT) selama 2 minggu sampai 1 bulan, dan dikoreksi.

Ketiga melalui pemberian Pangan Olahan Untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK), yang hanya bisa diberikan dari Rumah Sakit.

"Metode ini dirasa cukup efektif menurunkan angka stunting," ungkap Jusi pada keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Menurutnya, ibu dari anak stunting diintervensi dengan PKMK mengaku anaknya mengalami peningkatan berat badan yang sesuai dengan rekomendasi dokter. 

Lebih lanjut, Dokter anak, dr. Adrian, SpA., mengatakan upaya penurunan stunting di Purbalingga juga dengan mengedukasi masyarakat.

Yaitu terus aktif memberikan informasi mengenai tumbuh kembang anaknya yang terkena stunting.

Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menargetkan prevalensi stunting bisa berada di angka 14 persen pada tahun 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) pun optimistis capai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.

Prevalensi stunting pun telah menurun. Pada 2021 berada di angka 24,4 persen, dan di 2023 menjadi 18 persen.