UU Kesehatan Disahkan, Gakeslab: Tugas Kita Sekarang Kawal Transformasi Layanan Kesehatan
Pemerintah menyebut UU Kesehatan mempermudah layanan hingga izin praktik para nakes.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan kini telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) Kesehatan dalam sidang paripurna DPR RI, tepatnya pada Selasa, 11 Juli lalu.
Sebelum disahkan, RUU ini sempat menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat hingga tenaga kesehatan (nakes).
Pemerintah pun menyebut UU Kesehatan mempermudah layanan hingga izin praktik para nakes.
Di tengah polemiknya, banyak pihak yang menilai bahwa dengan disahkannya UU Kesehatan, dapat mendorong transformasi layanan kesehatan saat ini menjadi lebih mudah, terbuka dan inovatif.
Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr. Randy H Teguh, MM., mengatakan pihaknya mendukung UU tersebut melalui kolaborasi dengan asosiasi alat kesehatan dan laboratorium (alkeslab), teknologi kesehatan dan laboratorium klinik.
Baca juga: Menkes Ungkap Prioritas Utama dalam UU Kesehatan, Akses dan Kualitas Layanan higga Menata Regulasi
Mulai dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Healthtech Indonesia (AHI) dan Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI).
Menurutnya, UU Kesehatan yang baru saja disahkan ini melewati perjalanan yang sangat panjang dan banyak sesi konsultasi publik.
Tidak hanya itu, pemerintah bahkan telah menampung semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
"Pemerintah berusaha sebaik-baiknya untuk menampung aspirasi dari berbagai golongan dengan maksud agar semua elemen masyarakat dapat menerima dan berjalan seiring untuk mendukung tercapainya tujuan UU Kesehatan," jelas dr. Randy di sela Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Gakeslab Indonesia dengan ASPAKI, AHI dan ILKI di Menara KADIN, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ketua Umum Gakeslab Indonesia Drs. H. Sugihadi HW, MM., Ketua Umum AHI dr. Gregorius Bimantoro, serta Sekretaris Jenderal Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) Indri M Wulandari, SE, MM.
Menurutnya ada beberapa aspek yang disorot dalam pengesahan UU Kesehatan, satu di antaranya transformasi layanan kesehatan serta industri farmasi dan alat kesehatan (alkes) yang mandiri.
"Khususnya program transformasi layanan kesehatan serta kemandirian farmasi dan alkes untuk menuju Indonesia Emas pada 2045," kata dr. Randy.
Sebagai asosiasi perusahaan alkes, pihaknya berinisiatif meminta dukungan KADIN Indonesia dalam mewujudkan misi ini.
