Menuju 1 Dekade, Program JKN Hasilkan Kinerja Positif dari Kolaborasi Apik Pemangku Kepentingan
BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholder berhasil membawa implementasi Program JKN di Indonesia semakin maju dan menjadi contoh untuk negara lain.
Editor: Content Writer
Senada dengan Budi, Perwakilan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ, Cut Sri Rozanna, mengungkapkan adanya Program JKN selama hampir 10 tahun menunjukan bahwa pemerintah berupaya agar masyarakat Indonesia tidak jatuh miskin melalui perlindungan risiko kesehatan melalui dalam Program JKN.
Data empiris Indonesia, Program JKN memiliki skala kontribusi terbesar di dunia. Saat ini banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia, contohnya India yang sedang menjajaki sistem yang ada di Indonesia. Thailand pun sudah tersalip dari sisi cakupannya.
”Sistem kontribusi iuran yang dipakai dan dibangun oleh Indonesia merupakan bentuk ownership, menumbuhkan rasa kepemilikan, adanya kontribusi rakyat dan mendorong agar penyelenggara dikelola secara akuntabel dan transparan. BPJS Kesehatan harus menjadi institusi yang luwes (agile) dan inovatif namun tetap terlindungi oleh regulasi. Jika kita mau membangun jaminan sosial yang sustainable, regulasi juga harus dinamis namun framework regulasinya harus firm (tegas),” kata Rozanna.
Baca juga: Sembilan Tahun Jalani Hemodialisis, Jailana Sangat Terbantu dengan Adanya Program JKN
Sementara itu, Ketua Konfederasi Pekerja Rakyat Indonesia Rieke Dyah Pitaloka juga mengungkapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial khususnya kesehatan jangan sampai terombang-ambing dengan situasi politik di Indonesia.
Rieke juga menyorot diharapkan perbaikan yang utama bukan pada regulasi dasarnya, namun pada bagaimana pengelolaan layanan serta data khususnya bagi masyarakat miskin dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
Hadir dalam kegiatan tersebut pemangku kepentingan strategis dari Sekretaris Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, BAPPENAS, Kejaksaan Agung RI, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Korlantas POLRI, Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), BPJS Watch, Konfederasi Pekerja Rakyat Indonesia, GIZ dan akademisi dan pakar jaminan sosial kesehatan.
