TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) juga turut terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. 

Dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Kesehatan diminta melakukan efisiensi anggaran Rp19,6 triliun. 

Merespons kondisi ini, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

"Pelayanan kesehatan menyeluruh ini tidak hanya kuratif harus sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia," kata dia di Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi bagi Lulusan Minimal D3 Semua Jurusan

Ia menyebut, Kemenkes perlu menyusun prioritas penggunaan anggaran. 

Seperti kegiatan langsung di lapangan, utamanya kegiatan promotif preventif yang menjangkau langsung masyarakat. 

Kemudian pelayanan kesehatan primer untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, peran serta tenaga dan profesi kesehatan harus ditingkatkan. 

"Perlu ada kerja bersama pemerintah dengan petugas kesehatan di berbagai tingkatan, demi kesehatan bangsa,"

Keempat, upaya maksimal untuk memberi prioritas tinggi pada kesehatan diri dan keluarganya. 

Kelima, jika ada pembelian obat dan alat kesehatan maka harus yang betul-betul bermanfaat di lapangan, langsung dapat digunakan dengan kesiapan SDM yang sudah terlatih mahir dan juga prasarana yang sudah tersedia mendukung. 

Keenam, diplomasi kesehatan regional dan global harus terus ditingkatkan. 

"Hal-hal yang tidak perlu tentu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta menjamin efisiensi di dalam alur kerja kantor Kementerian, dengan menggunakan SDM ASN yang ada di Kementerian," pesan direktur pascasarjana Universitas YARSI.