Ringkasan Berita:

• Respons imun usia praremaja lebih kuat optimal
• Vaksin paling efektif sebelum paparan virus
• Risiko kanker serviks jauh lebih berbahaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program imunisasi human papillomavirus (HPV) untuk anak usia 11 tahun yang disiapkan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Mengapa vaksin diberikan pada usia praremaja?

Pakar epidemiologi dan peneliti keamanan kesehatan global (Global Health Security), Dr. Dicky Budiman, B.Med., MD., MScPH., Ph.D., menjelaskan bahwa pemberian vaksin HPV pada rentang usia 9–14 tahun memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Menurutnya, pada usia praremaja, respons sistem imun tubuh berada dalam kondisi optimal sehingga pembentukan antibodi lebih kuat dan bertahan lama.

Efektivitas vaksin juga jauh lebih tinggi jika diberikan sebelum seseorang terpapar virus.

“Vaksin HPV bekerja paling efektif sebelum ada paparan. Karena itu diberikan pada usia praremaja, bukan tanpa alasan,” ujar Dicky dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

HPV diketahui ditularkan melalui kontak seksual. Oleh sebab itu, vaksinasi dilakukan sebelum individu memasuki fase risiko paparan.

Ia menegaskan, pemberian vaksin pada anak bukan eksperimen, melainkan bagian dari strategi pencegahan primer—yakni mencegah penyakit sebelum faktor risiko muncul.

“Anak dalam konteks ini bukan ‘kelinci percobaan’. Justru pada usia tersebut manfaat vaksin jauh lebih optimal untuk pencegahan jangka panjang,” jelasnya.

Baca juga: Hindari Berbuka Puasa dengan Minuman Manis Berlebihan, Ini Tips Sehat dari Ahli Gizi

 
Risiko Jika Tidak Divaksin

Secara ilmiah, human papillomavirus menjadi penyebab sekitar 95 persen kasus kanker serviks. Virus ini juga berkaitan dengan kanker anus, orofaring (bagian tengah tenggorokan), serta penis.

Kanker serviks termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam perspektif manajemen risiko kesehatan masyarakat, Dicky menekankan bahwa risiko tidak divaksinasi jauh lebih besar dibandingkan potensi risiko vaksin yang telah melalui uji keamanan berlapis.

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya komunikasi risiko yang jelas dari pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kesehatan publik.

“Keraguan masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Strategi komunikasi risiko yang efektif memang harus diperkuat,” ujarnya.

Menurut Dicky, keraguan terhadap vaksin kerap dipicu oleh bias kognitif terhadap intervensi medis, rendahnya kepercayaan pada institusi, serta derasnya arus informasi di media sosial.