Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepakat untuk melakukan peningkatan kerjasama bidang pertanahan dan pelatihan bidang geomatika.

Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil tentang sinergitas peningkatan di bidang pertanahan dan pelatihan di bidang Geomatika pada Rakornas Kemen-ATR/BPN di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menteri Hanif Dhakiri mengatakan dalam sambutannya mengatakan bahwa nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker dan KemenATR/BPN dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua kementerian.

Menteri Hanif mengatakan nota kesepahaman bidang pelatihan geometika dan pertanahan merupakan momentum strategis bagi kedua kementerian untuk menghadapi tantangan pemerintah yakni kemiskinan, ketimpangan sosial dan pengangguran yang tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan trend positif.

Lebih lanjut Menteri Hanif mengingatkan kembali terkait masala retribusi lahan dan tata kelola tanah yang mejadi isu penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Salah satu hambatan yang selama ini adalah masalah SDM terkait pengukuran tanah, pemetaan tanah, dan sebagainya.

"Jumlah surveyor kadaster dan asistennya relatif terbatas.  Ini menjadi prioritas kita karena ini terkait mendukung kebijakan strategis nasional dalam rangka pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Kami terimakasih Menteri ATR yang wujudkan MoU ini bisa berjalan," kata Menteri Hanif.

Secara nasional, Menteri Hanif berharap dengan jumlah total 301 Balai Latihan Kerja (BLK) dan 17 BLK berada di bawah Kemnaker, bisa dioptimalkan dan diberdayakan untuk memaksimalkan potensi SDM dan bisa bantu percepatan program-program pertanahan.

"Kita senang hati akan kerjasama untuk itu, meski kondisi BLK berbeda-beda. Ada yang bagus, agak bagus, kurang bagus dan jelek. Tinggal kita petakan di daerah masing-masing," ujarnya.

Menteri Hanif menambahkan secara prinsip penyedian tenaga kerja terampil ini menjadi sangat penting secara cepat, baik konteks mendukung proyek pembangunan nasional seperti infrastukrur, listrik, energi juga untuk menyambut era baru. Yakni adanya perubahan dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Investasi terhadap SDM menjadi sangat penting.

"Jadi ada dua kepentingan. Pertama jangka pendek menengah mensukseskan program nasional. Jangka panjang merespon perubahan zaman dan perubahan industri. Karena dengan perkembangan TI sangat cepat dan massive akhirnya merubah proses bisnis di industri, merubah karakter pekerjaan dan pada akhirnya investasi SDM juga harus berubah. Karena skill yabg dibutuhkan dunia kerja juga berubah.

Ditambahkan Menteri Hanif sektor pertanian, pertanahan, perkebunan selama ini bagi generasi milenial atau kids zaman now belum cukup promising. Ke depan perlu dorongan agar di satu sisi, SDM nya harus diperkuat, tapi di sisi lain industrinya juga harus diperkuat agar terjadi konektivitas antara upaya meningkatkan kualitas  SDM dengan membangun industri yang kompetitif.

"Utamanya terkait masalah pertanahan, perkebunan dan lainnya," kata Menteri Hanif.

Menteri berharap MoU tidak hanya sekedar MoU, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan.

"Saya minta Dirjen Kemnaker dan Sesdirjen untuk mengawal. Demikian pula di Kementerian ATR bisa mengawal sampai ke bawah agar apa yang ditandatangani hari ini bisa dilaksanakan dan bisa beri dukungan yang efektif bagi pembangunan nasiona," ujarnya.

Sementara Sofyan Djalil mengatakan kerjasama dengan Kemnaker bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lingkup kegiatan peningkatan SDM di bidang Geomatika melalui penyelenggaraan program pelatihan Calon Asisten Surveyor Kadaster guna mendukung program prioritas Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Selain dengan Kemnaker, Sofyan mengatakan pihaknya juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ombudsman, PT. Pelindo I, II, III, IV, dan 17 (tujuhbelas) Universitas/Institut baik negeri maupun swasta di Indonesia.

Sofyan Djalil menyatakan penandatanganan nota kesepahaman Kementerian ATR/BPN  dengan berbagai pihak merupakan kesepakatan awal menuju perjanjian kerjasama. Kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan berbagai pihak sebagaimana dimaksud di atas pada prinsipnya bertujuan untuk memudahkan penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing.

“Namun, terdapat beberapa kekhususan diantara kerjasama dimaksud,” ujar Sofyan Djalil. (*)