Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri  mengingatkan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui investasi SDM di Indonesia. Ketersediaan SDM  andal harus diprioritaskan secara bersama untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja skilled yang sesuai dengan dunia industri.

“Program pemagangan  menjadi salah satu upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemagangan pun mempercepat penyerapan penggangguran untuk untuk masuk ke dunia kerja,” kata Menaker Hanif saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Vokasi Nasional dan Komite Vokasi Daerah Program Pelatihan Vokasi di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada Kamis (29/3).

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan mampu menggelar program pemagangan  bagi 400.000 orang yang didukung oleh  Kamar Dagang dan Industri (KADIN),  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta industri terkait. . Untuk mencapai target ini, Kemenaker harus menyiapkan setidaknya 8.000 mentor dari berasal dari kalangan industri,

Menaker Hanif mengatakan dalam menjalankan program pemagangan, pemerintah membutuhkan dukungan dari stake holder terkait. Pemagangan menjadi awal untuk menciptakan role model pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri.

"Kita harus benar-benar membuat role model (contoh) yg bagus dalam pemagangan dan signifikan secara jumlah, karena Presiden Jokowi juga menghendaki hal ini," tutur Hanif.

Untuk mencapai hal tersebut, jelas Hanif, penting dilakukan penguatan komite vokasi. "Supaya komitmennya betul-betul diperkuat, bukan hanya tandatangan MOU (Nota Kesepahaman), tapi ada motivasi untuk mencari cara supaya terus maju," jelasnya.

Selain itu, papar Menaker, perlu ada sosialisasi ke masyarakat supaya mereka tahu bahwa pemagangan bisa menjadi alat untuk masuk dunia kerja, bukan hanya sekolah saja.

"Jika orang tua memdorong anak-anaknya untuk magang akan lebih bagus. Oleh karenanya harus dikokohkan sistem magang yang dibuat," ungkap Hanif.

Menaker melanjutkan, untuk memperoleh hasil yang maksimal, peserta magang harus didampingi oleh instruktur pemagangan yang berasal dari industri.

"Peran aktif industri sangat penting, selain menyediakan tempat magang juga menyediakan instruktur pemagangan. Selain itu, praktisi akademis juga sangat membantu dengan memberikan saran dan ide, sehingga pemagangan akan berhasil dengan baik," ucap Menaker.

Pemerintah juga  berharap agar pihak swasta dapat berinvestasi kepada peningkatan keterampilan tenaga kerja baik melalui penyelenggaraan pelatihan maupun melalui program pemagangan.

“Pemerintah mengajak kalangan dunia usaha dan industri yang berasal dari dalam maupun luar negeri (PMA)  agar mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM)  dengan membangun sistem pelatihan  kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia. “ kata Hanif.

Keterlibatan dunia usaha dan industri dibutuhkan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi kerja serta  memenuhi permintaan  kebutuhan pekerja yang terus meningkat di tengah pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek pembangunan yang terus  digenjot  di berbagai daerah.

“Kami berharap investasi yang telah ada dapat ditingkatkan, termasuk investasi SDM, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi semakin luas dan memberikan transfer kemampuan (skill) bagi pekerja Indonesia di berbagai sektor usaha,” kata Hanif.

Sementara itu, Ketua Komite Pelatihan Vokasi Anton Supit menekankan, peran aktif komite vokasi daerah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemagangan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari mereka.

"Komite vokasi daerah merupakan ujung tombak, yang paling penting adalah perubahan mindset (pola pikir) sehingga mereka bisa melakukan langkah nyata dan inovasi terkait pemagangan," ungkap Anton.

Sementara itu, Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Bob Azzam menjelaskan pentingnya untuk menyatukan unsur pemerintah dan industri supaya bisa bekerjasama guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah.

"Salah satu kendala penyerapan tenaga kerja adalah karena adanya ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri (miss-match). Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan industri untuk menyusun kurikulum bersama," kata Bob Azzam.

Selain itu, lanjut Bob Azzam, hal yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter yang kuat bagi calon tenaga kerja. (*)