Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) memperkuat sistem vokasi. KPVN menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan vokasi sangat penting dalam menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, kolaborasi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif.

Mendukung hal tersebut, lanjutnya, unsur Pemerintah (Kemnaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017.

“KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” di Jakarta Selasa, 16 Juli 2019.

Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional Anton J Supit, Wakil Ketua KPVN Harijanto, Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, ekonom senior Raden Pardede, Pembina KPVN Prof Tadjuddin Noor Effendy, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardhana, dan Wakil Ketua KPVN Bob Azzam

Dirjen Bambang menjelaskan tahun ini ada pilot project yang dilakukan di antaranya pelatihan untuk 20 ribu tenaga kerja terkena PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Peserta adalah anggota BPJS TK yang terkena PHK dan pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta atau Training Center Industri yang bekerjasama dengan BPJSKetenagakerjaan.

Dirjen Bambang juga menjelaskan,grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia. “Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menambahkan pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktik kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

Pembicara lain dalam FGD tersebut, yakni Dr. Kun Wardana Abyoto, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik menuturkan,Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.

Pada perusahaan, lanjutnya, perlu pembentukan Company Training Committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan SP. Komite ini bertujuan membahas mengenai perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas roadmap transformasi perusahaan dan monitor, serta evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama ekonom senior Raden Pardede menyebutkan bahwa kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi.

“Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trapdan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Tadjuddin Nur Effendi, Pengamat Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan, perubahan tenagas kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah 3 sektor usaha, yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufakturing, dan usaha penjualan dan perdagangan.

Dia mengatakan, kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan.

“Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan,” paparnya.

Menurut Harijanto, Wakil Ketua KPVN menyatakan,saat ini sangat dibutuhkan landasan untuk membangun vokasi dengan ekosistem yang mantap. Kondisi saat ini, lanjutnya, industri garmen atau sepatu saja kesulitan untuk mencari tenaga kerja menjahit.

“Pengusaha itu inginnya kemudahan investasi dan dibarengi dengan mencari pekerja terampil. Jadi, iklim investasi dan pelatihan vokasi menyiapkan pekerja terampil itu sangat penting,” ujarnya.(*)