TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Adi Prayitno mengatakan penunjukkan Ahok masuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih kentara proses politiknya daripada profesionalnya.

"Lebih kentara proses politiknya ketimbang profesionalnya. Satu Ahok mantan Gubernur yang diusulkan partai politik,"

"Kedua Ahok belum mengundurkan diri dari partai politik tertentu yakni PDI-P," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Rabu (20/11/2019).

Ia bahkan kita tidak pernah melihat Ahok punya warna profesional.

Meskipun sebelum terjun ke politik Ahok mempunyai bisnis, tapi itu sudah lama. 

"Tapi setelah Ahok bisnis jalur yang dia tempuh adalah jalur politik terus," ungkap peneliti politik UIN jakarta ini.

Baca: Staf Khusus Menteri BUMN Tegaskan Masuknya Ahok ke BUMN Tak Ada Saran dari Jokowi

Ketika ditanya mengenai isu yang beredar jika masuknya Ahok ke BUMN ada saran dari Jokowi, Adi Prayitno tidak mau menjawab.

Adi melihat jika negara ini adalah negara yang dikuaisai oleh satu rezim partai politik.

Sehingga hampir semua jabatan stategis di negara ini dipengaruhi dan diintervensi oleh partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Hampir banyak Direksi dan Dirut selama ini adalah titipan partai politik apalagi ini Ahok," ungkapnya. 

Menurutnya tidak ada yang salah dengan ditunjuknya Ahok, yang terpenting nanti pertarungan kinerjanya.

Ia jug menambahkan masuknya Ahok berpotensi menghidupkan kembali cebong dan kampret yang sebenarnya sudah mulai ke tengah.

"Kalau PA 212 demonstrasi menolak Ahok pendukung Ahok akan mengkonsolidasikan dirinya. Konfrontasinya akan mengeras,"