TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menegaskan Pertamina akan mengurangi impor minyak. 

Menurutnya ada beberapa cara mengurangi impor minyak seperti membuat dan membangun kilang minyak.

"Intinya adalah mengurangi impor minyak," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (25/11/2019).

Selain itu, Pertamina juga akan mengembangkan B30 dan energi terbarukan. 

Sebelumnya, Sekertaris Kabinet Pramono Anung menugkapkan tugas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya, tugas utama Ahok adalah memberikan pengawasan di Pertamina.

Selain itu, ditunjuknya Ahok sebagai Komisaris Utama adalah supaya Pertamina punya keinginan untuk berubah dan meminimalisir impor minyak.

"Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan untuk impor minyak padahal kita sudah punya substitusinya," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Senin (25/11/2019). 

Pramono Anung menegaskan jika tidak dilakukan pembenahan di internal Pertamina dan impor minyak masih sangat besar akan menyebabkan tekanan terhadap transaksi berjalan. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berharap dengan dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina maka target perusahaan itu bisa tercapai.

Di antaranya adalah target untuk mengurangi impor migas.

Namun Erick menegaskan bukan dengan cara anti impor, namun mengurangi frekuensi.

Karena itulah BUMN membutuhkan sosok pendobrak seperti Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mulai bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Ahok tiba di Kementerian BUMN pada pukul 09.20 WIB.

Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok ingin kegiatannya didukung oleh semua masyarakat Indonesia.

Mengingat fungsi komisaris utama adalah pengawasan, Ahok berharap masyarakat bisa memberi masukan untuk Pertamina.

"Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya, terus dukungan informasi dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan," ujar Ahok di Kementerian BUMN Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut akan memudahkan pekerjaannya di Pertamina.

Dirinya berujar akan melihat informasi yang disampaikan masyarakat sesuai sistem yang berlaku.

"Semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami, tentu kami akan lihat sesuai sistem," ujarnya.

Ahok menyampaikan akan melakukan pengawasan yang lebih baik jika masyarakat mengirim lebih banyak masukan dan pengaduan.

"Pasti ada nomer pengaduan kan, semakin banyak nomer pengaduan, kami melakukan pengawasan lebih baik," jelasnya.

Fungsi pengawasan yang menjadi tugas Ahok, mengingatkan dirinya pada aplikasi Qlue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum memulai pekerjaannya sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok menyambangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerima Surat Keputusan (SK).

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin/Nuryanti)