TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa tahun terakhir, pemerintah makin menyadari peran strategis buat menggenjot potensi raksasa sektor pariwisata. Buktinya, selain mengkoneksi antar wilayah, dikebutnya pembangunan sejumlah infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara dipastikan juga buat mendorong optimalisasi sektor pariwisata kita.

"Contoh mutakhir pembangunan Bandara di Bali Utara akan sangat strategis, karena Bandara Ngurah Rai lama udah overloaded dan crowded. Juga pembangunan Pelabuhan Benoa di Bali bertaraf internasional akan sangat membantu arus kelancaran barang dan jasa dan aspek ecotourisme. Saya mendukung penuh kedua pembangunan infrastruktur itu," ujar anggota Komisi VI DPR RI dari PKB Marwan Jafar hari ini (14/2/2002) kepada awak media.

Marwan yang mantan Ketua Fraksi PKB menambahkan, pembangunan bandara dan pelabuhan di Pulau Dewata tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah setempat. Karena keduanya telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka koordinasi antar pihak mesti maksimal buat menghindari tumpang-tindih kewenangan hingga operasional nanti. Ia juga meyakini, tingkat kunjungan wisatawan domestik atau Nusantara maupun wisatawan mancanegara bakal meningkat signifikan dengan selesainya kedua infrastrukur transportasi vital tersebut.

Maksudnya, pemerintah yang pernah menargetkan kunjungan 20 juta orang wisatawan, perolehan devisa menjadi Rp 240 triliun dan penciptaan lapangan kerja 13 juta orang, tetap harus dilanjutkan sembari mengoreksinya. Misalnya dengan mengoptimalkan kunjungan wisatawan domestik, menyusul menurunnya turis asing karena dampak wabah Corona. Menurut hemat mantan Ketua Fraksi PKB di DPR RI ini, pembangunan berbagai infrastruktur dan peningkatan keahlian sumber daya manusia di sejumlah BUMN perhubungan serta pengelola bandara dan pelabuhan tentu saja merupakan prasyarat-prasyarat utama buat mengembangkan sektor pariwisata.

Data hasil penelitian anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia antara lain menyebutkan, dalam beberapa hal pemerintah belum konsisten mengundang investor lokal. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, misalnya, pemerintah daerah belum mendukung pengembangan Tanjung Lesung sebagai KEK karena investor kesulitan dalam perizinan. Sedangkan kalangan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meyakini, lima tahun mendatang, pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa nomor satu bagi Indonesia.

Dicontohkan, sumbangan sektor pariwisata di Thailand terhadap produk domestik bruto saja mencapai 20 persen. Malaysia dan Korsel juga sudah sangat menggencarkan pariwisatanya. "Pengembangan wisata sebaiknya nggak hanya dihitung secara kuantitatif, tetapi perlu ditingkatkan juga kualitasnya. Caranya, target nasional tadi mesti dijabarkan menjadi langkah berbeda-beda di tiap daerah. Mengapa? Sebab, di mata sejumlah daerah, menjaring wisatawan domestik lebih penting daripada wisatawan asing di luar momentum Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta hari libur," saran Marwan mantan Menteri Desa-PDTT ini.

Ia menambahkan, pemerintah pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang menjadi sebesar Rp 7,1 dari tahun 2019 yang senilai Rp Rp 1,7 triliun. Selain itu, terkait dampak menurunnya wisatawan dari China akibat wabah Corona, dia mengapresiasi promosi pemerintah menjaring wisatawan dari puluhan negara-negara kawasan Eropa, Amerika dan Timur-Tengah.